Aliansi Ormas Daerah Kaltim Beri Catatan Khusus Terkait Draft RUU Ibu Kota Negara
Namun dengan catatan agar keputusan Pemerintah dan DPR tidak menuai kegaduhan di Kalimantan Timur.
Editor: Hasanudin Aco
4. Rakyat Kaltim mengusulkan nama IKN RI yg Baru adalah Prov.DKI Kutai Raya atau Kadungga Raya yaitu nama Raja Tertua di Nusantara, dengan tidak mengabaikan kearifan lokal budaya setempat.
"Kami berharap pemerintah mengangkat pimpinan badan otorita yang kompeten dan diterima masyakarakat Kaltim," kata Djailani.
Dia juga menjelaskan sebelum membuat keempat butir Pernyataan Sikap Kaltim tersebut telah dilakukan telaah dan kajian oleh 14 anggota Dewan Pakar AORDA Kaltim yang mewakili perguruan tinggi Negeri dan swasta di Kaltim.
AORTA adalah aliansi ormas daerah yang terdiri 36 ormas pendukung mewakili masyarakat di Kaltim.
Sebelumnya, Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, setidaknya ada empat fokus pembahasan, antara lain mengenai pemindahan Ibu Kota, bentuk pemerintahan setelah dibangun, pembiayaan, serta nasib DKI Jakarta selanjutnya.
Silakan, fokus pertama terkait institusi atau otoritas yang akan melakukan pemindahan Ibu Kota Negara. Antara lain membahas soal pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur, kapan dimulai dan ditargetkan selesai, serta siapa yang bertanggung jawab.
Begitu juga dengan pembentukan dan mekanisme pemerintahan bernama otoritas. Penamaan otoritas ini perlu dibahas lebih lanjut karena di UUD 1945 hanya mengenai provinsi, kabupaten/kota, daerah khusus, daerah otonomi, dan daerah istimewa.
"Nah ini tentu akan menjadi salah satu isu yang menjadi pembahasan," kata Doli.
Kedua, lanjut Doli, perlu dibahas bagaimana bentuk pemerintahan setelah pembangunan Ibu Kota baru selesai. Politikus Partai Golkar itu menuturkan, otoritas itu apakah dilanjutkan atau dibentuk pemerintahan Ibu Kota yang baru.
"Yang berkembang atau yang ada dalam undang-undang itu adalah setingkat menteri/lembaga yang bertanggung jawab langsung ke presiden," kata Doli.
Sementara mengenai pembiayaan, Ketua Komisi II DPR RI ini menuturkan bahwa saat rapat kerja dengan pemerintah, hampir semua fraksi di DPR meminta jangan sampai membebankan APBN.
Doli menjelaskan, pemerintah menyiapkan skema sebagian dari APBN, sebagian juga berasal dari non-APBN. Uang negara yang digunakan juga ada cara dengan dititipkan program yang dikembangkan masing-masing kementerian.
"Jadi memang sebisa mungkin tidak membebani APBN kita terlalu berat," ujarnya.(*)
