TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah memastikan akan kembali melanjutkan program Kartu Prakerja pada 2022, yakni diawali dengan Gelombang 23.

Total anggaran yang disiapkan pemerintah adalah sebesar Rp11 triliun untuk Kartu Prakerja 2022.

Adapun pesertanya, kuota yang disediakan antara 3 hingga 4,5 juta penerima.

Menteri Perkonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pada semester 1 program ini masih akan menjalankan skema semi bansos dan di Semester 2 akan dijalankan secara hybrid, secara online dan offline.

Baca juga: Kartu Prakerja 2021 Ditutup, Ada 5,93 Juta Penerima Manfaat

Baca juga: 5 Kriteria Pendaftar Kartu Prakerja Gelombang 23 dan Golongan yang Dilarang Daftar

"Di skema normal, tentu berupaya meningkatkan kompetensi dengan bantuan yang lebih besar dengan insentifnya juga."

"Didorong untuk pelatihan, sejalan dengan critical occupation list," jelas Airlangga dalam keterangan pers Penutupan Prakerja 2021, Rabu (15/12/2021).

Lantas kapan Kartu Prakerja gelombang 23 atau Kartu Prakerja 2022 akan mulai dibuka?

Menko Airlangga mengatakan, untuk pembukaan gelombang 23 Kartu Prakerja masih dibahas lebih lanjut dalam rapat komite yang akan digelar dalam waktu dekat ini.

Pengumuman lebih lanjut mengenai Kartu Prakerja Gelombang 23 akan diumumkan pada Februari 2022 mendatang.

"Di sekitar akhir atau awal Februari akan kita umumkan kapan Gelombang 23 akan dimulai," terang Airlangga.

Untuk pendaftarannya masih menggunakan alamat yang sama, yakni www.prakerja.go.id.

Baca juga: Jawab Antusiasme Masyarakat, Pemerintah Melanjutkan Program Kartu Prakerja di Tahun 2022

Baca juga: Kartu Prakerja 2021 Resmi Ditutup, Pemerintah Siapkan Rp11 Triliun untuk Kartu Prakerja Tahun 2022

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan Pemerintah melanjutkan program Kartu Prakerja atas berbagai pertimbangan, utamanya yakni antusiasme masyarakat dan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Secara sistem, Program yang telah memberikan pelatihan dan insentif kepada 11,4 juta orang selama 20 bulan penyelenggaraan.

“Program Kartu Prakerja membuktikan sebagai satu-satunya layanan publik secara digital dan menjadi terobosan kebijakan ekonomi yang berdampak khususnya di bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan,” ungkap Menko Airlangga.