Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko mengatakan pembangunan pemuda merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah.

Menurutnya, pembangunan pemuda sangat penting di tengah pandemi Covid-19.

"Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis bagi Indonesia, terutama dalam merespon krisis pandemi Covid-19," ujar Subandi melalui keterangan tertulis, Jumat (17/12/2021).

Hal tersebut diungkapkan dalam webinar dengan tema "Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh Membangun Pemuda Tangguh".

Pemuda, kata Subandi, dengan jumlah 1 dari 4 penduduk Indonesia memiliki peran penting.

Pemuda sebagai kelompok usia produktif dapat berperan aktif sebagai pemikir kritis, agen perubahan, inovator, komunikator, dan pemimpin.

"Karena itu, RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah 2022 memberikan prioritas tersendiri atas pembangunan pemuda," ucap Subandi.

Baca juga: Bappenas: Perlu Ada Tindak Lanjut untuk Memperoleh Bonus Demografi

Sementara itu, Plt Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Jonni Mardizal menekankan bahwa Pemerintah tengah melakukan finalisasi atas Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan
Kepemudaan 2021-2024.

Langkah ini, kata Jonni, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari revisi Perpres Nomor 66 tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan.

Selanjutnya, Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia Anjali Sen menyoroti pentingnya keterlibatan pemuda di tingkat lokal, nasional, dan global.

"Untuk memperkaya berbagai proses kebijakan dan pembangunan nasional dan internasional," kata Anjali.

Baca juga: Bappenas Dorong Keterlibatan Millenial dan Gen Z dalam Upaya Perbaikan Gizi

Seperti diketahui, capaian IPP mengalami penurunan 1,67 poin dari 52,61 (2019) menjadi 51,00 (2020).

Dampak signifikan pandemi Covid-19 terutama terlihat pada indikator tingkat pengangguran terbuka pemuda dan wirausaha kerah putih dalam domain lapangan dan kesempatan kerja.

Serta indikator perempuan bekerja di sektor formal yang merupakan salah satu indikator penyusun domain gender dan diskriminasi.

Di sisi lain, penurunan capaian IPP secara nasional berdampak terhadap berkurangnya disparitas capaian IPP antarprovinsi.