TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ibu Kota Negara baru direncanakan bakal pindah dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Maret 2024 mendatang. 

Hal itu berdasarkan draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang kini sedang dibahas bersama DPR dan pemerintah. 

Menanggapi hal itu, anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Fraksi PKS Hamid Noor Yasin menilai, sangat berat jika pemindahan ibu kota dilakukan pada tahun 2024. 

Apalagi, di tengah pandemi yang belum mereda, butuh ratusan triliun untuk membangun ibu kota negara baru, mulai dari infrastruktur hingga memindahkan para Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Sehingga menurutnya rencana tersebut sangat tergesa-gesa cenderung dipaksakan. 

"Ini tentu sangat membebani dan ketika dalam pembahasan di pansus itu proses perpindahan itu direncanakan di semester pertama bulan Maret 2024, saya rasa ini sangat berat sekali," kata Hamid dalam diskusi daring bertajuk 'RUU IKN Dikebut, Ambisi atau Proyeksi', Jumat (17/12/2021). 

Baca juga: Kritisi RUU IKN, Fraksi PKS: Jakarta Masih Sangat Layak Jadi Ibu Kota Negara

Disebutkan Hamid, pemibiayaan perpindahan ibu kota negara membutuhkan angka hampir Rp 500 Triliun. 

Dari angkat tersebut, 20 persen pembiayaan bakal dibebankan pada APBN. 

"Jadi memang kita harus proporsional memandang permasalahan yang berat itu. Jangan digampangkan, jangan disepelekan ini kayaknya  kalau bahasa Jawanya kebat kliwat (jangan terburu-buru)," ucapnya. 

Atas dasar itu, Hamid menilai rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara pada 2024 sulit terwujud dan dipaksakan. 

Dia mengibaratkan rencana itu seperti kisah Bandung Bondowoso. 

Diketahui, cerita rakyat itu mengisahkan pembangunan seribu candi dalam semalam, oleh Bandung Bondosowo dan dibantu oleh pasukan jin, namun berakhir dengan kegagalan. 

"Masa nanti kita akan pindah di 2024 di semester pertama. Ini sepertinya kayak simsalabim, seperti ada pasukan Bandung Bondowoso, kira kira begitu. Jadi sesuatu yang membuat kami menjadi berat," pungkasnya.