Survei KedaiKOPI: 65,8 Persen Publik Masih Ogah Pilih Capres Perempuan
Sebanyak 65,8 persen hasil survei KedaiKOPI menyebut publik masih ogah memilih calon presiden perempuan.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Wahyu Aji
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei KedaiKOPI menyebut publik masih ogah memilih calon presiden perempuan.
Sebanyak 65,8 persen pemilih tak ingin memilih calon presiden perempuan.
Sementara 34, 2 persen memilih sebaliknya.
Survei publik ini mengacu pada pertanyaan 'Jika ada calon presiden perempuan, apakah anda ingin memilih calon presiden perempuan tersebut?'.
"Ini beberapa isu tentang latar belakang calon presiden. Pertama perempuan, tapi ternyata 65,8 persen pemilih kita masih tidak ingin memilih calon presiden perempuan," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo membaca rilis survei, Minggu (19/12/2021).
Terhadap mereka yang mau memilih calon presiden perempuan, beralasan menyangkut kesetaraan gender 37,1 persen, gender apapun tidak masalah 29,1 persen, dan perempuan dianggap lebih peka 9,2 persen.
Baca juga: Survei KedaiKOPI: 40,5 Persen Masyarakat Ngaku Keuangannya Saat Ini Lebih Buruk Dibanding Tahun Lalu
Sedangkan pemiliih yang menyatakan ogah memilih calon presiden perempuan karena menilai presiden adalah kodrat laki - laki 34,2 persen, perempuan dianggap tidak tegas atau tidak berani 20,4 persen, dan kurang berwibawa 7,2 persen.
"Sedang yang tidak ingin itu karena kodrat laki - laki alasannya. Lalu kurang tegas dan kurang berani," ucapnya.
Sebagai informasi, survei KedaiKOPI menggunakan metode face to face interview. Survei diambil pada rentang 16-24 November 2021 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi.
Margin of error kurang lebih 2,83 persen.
Komposisi responden jenis kelamin laki-laki 50,6 persen dan perempuan 49,4 persen. Mayoritas responden tamatan SMA 54,6 persen, SLTP 22,6 persen, tamatan SD 13,2 persen, tamatan S1 4,5 persen.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.