Anies Baswedan Naikkan UMP DKI Jakarta 5,1 Persen, Begini Respon Apindo
Anies Baswedan menaikan besaran UMP DKI Jakarta menjadi Rp 4.641.854, begini tanggapan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Penulis: Faishal Arkan
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
"Apakah revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Oh jelas. Itu jelas," kata Wakil Adi Mahfudz seperti dikutip dari Kompas.com.
Adi menambahkan, Anies beberapa waktu sebelumnya menyurati Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengubah formulasi perhitungan upah minimum DKI Jakarta.
"Padahal tidak ada korelasinya, kalau mau minta perbaikan formula itu karena itu PP yang ditanda tangani Presiden, langsung saja ke Pak Presiden, kira-kira begitu," katanya.
Selain itu, Adi menilai dampak revisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021, membuat bingung kalangan pengusaha.
Hal tersebut dikarenakan, hitungan rencana bisnis akan jadi tidak karuan karena kebijakan yang kerap berubah
"Investor dan kami sebagai pelaku usaha itu satu kata kuncinya, kepastian hukum dari pemerintah. Kepastian itu tidak berubah-ubah, maksudnya. Lha ini Pak Anies berubah-ubah," katanya.
Baca juga: Pelaku Usaha Tuding Pemprov DKI Naikkan UMP 2022 Secara Sepihak
Singgung Kepentingan Jelang Pilpres 2024
Apindo telah menyatakan keberatan atas kenaikan upah minimum di Ibu Kota pada 2022 yang terbaru, pengusaha bahkan menggugatnya ke pengadilan.
"PP No 36 Tahun 2021 itu tidak mengenal perubahan. Kalau sudah diputuskan ya jalan," ucap Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani dikutip dari Kompas TV.
Ia mengungkapkan, keputusan Pemprov DKI Jakarta membuat dunia usaha cemas.
Selain itu, menurut Hariyadi, kebijakan UMP DKI Jakarta 2022 itu bisa jadi preseden yang buruk jika Anies Baswedan ingin maju dalam persaingan di Pilpres 2024.
"Ini strong message ya dari kita. Bahwa pemerintah DKI Jakarta melanggar aturan. Kalau ada pelanggaran itu nanti akan jadi catatan, apalagi kalau mau nyapres," tegasnya.
Saat ini, Apindo dan Kadin Jakarta sedang menunggu Peraturan Gubernur mengenai revisi UMP Jakarta 2022.
Kalau Pergubnya keluar, mereka akan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
(Tribunnews.com/Arkan/Muhammad Zulfikar) (Kompas.com/Muhammad Naufal)
