TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) optimistis bisa melewati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilu 2024.

Jika hal itu terjadi, PSI berjanji akan 'membuat gaduh' DPR atau gedung parlemen Senayan demi mengawal kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie mengatakan, saat ini usia partainya sudah menginjak tujuh tahun.

Di usia sekarang, kondisi internal PSI sudah semakin kuat dan mendapatkan banyak dorongan dari publik.

Karena itu, menurut Grace, melewati ambang batas parlemen pada Pemilu mendatang bukan lagi sebuah keniscayaan.

”PSI hari ini akan semakin kuat dan harus semakin kuat, karena kita mendapatkan banyak energi baru dari anak-anak muda, yang bergabung dengan PSI setelah melihat kinerja partai ini setelah 7 tahun terakhir,” kata Grace dalam sambutan perayaan HUT Ke-7 PSI, Rabu (22/12/2021).

Grace mengatakan, pihaknya akan bekerja keras untuk lolos ke parlemen semata-mata untuk melanjutkan program-program dan kebijakan Presiden Jokowi yang telah berjalan saat ini.

Baca juga: Di Hadapan Jokowi, Grace Natalie: PSI Lolos DPR RI, Kita Buat Gaduh Senayan!

Pasalnya ia menilai, semangat dan dedikasi yang telah presiden tunjukan saat ini tidak diteruskan oleh rekan kerja pemerintah yang ada di DPR RI.

Dalam hal anggaran misalnya, kata dia, DPR seakan sudah tidak punya taji lagi mengkritisi perumusan anggaran negara.

Karenanya ia berjanji apabila PSI lolos ke DPR, seluruh anggota Fraksi PSI bakal menjaga proses perencanaan anggaran.

"Meski kami ini baru sebentar menduduki kursi DPRD, tapi kami belajar bahwa suasana yang tenang dan harmonis dalam membahas anggaran itu justru bukan pertanda baik. Bisa jadi sudah ada bagi-bagi jatah di situ, makanya semua pihak diam saja dan kehilangan daya kritisnya," tuturnya.

Contoh lainnya menurut Grace adalah ketika masyarakat gencar menuntut pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Baca juga: Manuver Politik PSI: Akan Buat Gaduh Senayan, hingga Singgung Pembohong yang Pernah Dipecat Jokowi

Alih-alih menjawab tuntutan masyarakat, ia menilai DPR seakan-akan menutup telinga terhadap hal tersebut.

Karena itu, dirinya menyayangkan sikap para perwakilan rakyat yang dinilai tidak membawa kepentingan rakyat di pemerintahan.