TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Relawan Lapor Covid-19 minta vaksinasi Covid-19 booster harus ditunda dan diberikan gratis oleh pemerintah.

Pasalnya masih ada kelompok rentan dan beresiko yang belum divaksinasi, seperti orang lanjut usia (Lansia).

Firdaus, relawan Lapor Covid-19 pada webinar tentang ‘Akses Keadilan Kesehatan’, Minggu (9/1/2021), mengatakan sedikitnya ada 6,9 juta warga lansia yang belum mendapatkan vaksin sama sekali.

Baca juga: Tracing Omicron, Senin Besok 50 Warga Krukut Bakal Diswab Massal

Belum lagi kelompok rentan lain yang belum menjadi prioritas pada program vaksinasi kali ini.

“Misalnya warga dengan penyakit penyerta, ibu hamil, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan apabila kedepan program vaksinasi tidak memiliki skema khusus untuk kelompok rentan dan pemerataan vaksin, maka rencana pemberian vaksin booster bukanlah langkah yang bijak,” ujarnya.

Vaksinasi booster juga direncanakan hanya diberikan kepada daerah-daerah yang cakupan vaksinasinya sudah mencapai 70 persen.

Artinya daerah lain yang cakupan vaksinasinya masih rendah akan semakin rentan.

Baca juga: Bakal Dipanggil DPRD DKI dan Lokasi Sirkuit Dikritik Giring, Crazy Rich Tanjung Priok Angkat Bicara

Baca juga: 8 Orang Warga Kota Bekasi Positif Covid-19 Setelah Nataru, Kasus Omicron Masih Nol 

Firdaus mengatakan bahwa hal ini juga menunjukkan ketidakadilan akses terhadap vaksin dan kesehatan.

Kebijakan ini juga tidak sejalan dengan komitmen pemerintah terkait kesetaraan vaksin.

Indonesia termasuk negara non produsen vaksin yang cukup beruntung atau bahkan mungkin sangat beruntung untuk bisa mengamankan sekian ratus juta stok vaksin.

Tapi kemudian relawan Lapor Covid-19 kerap mendapatkan informasi dari daerah kalau warga masih kesulitan mendapatkan vaksin, karena vaksinnya terbatas.

“Misalnya untuk vaksin dosis 1 untuk Sinovac ada, giliran dosis kedua (Sinovac) dibilang habis,” ujarnya.

Baca juga: Vaksin Booster Dilaksanakan Mulai 12 Januari 2022, Ini Syarat dan Kriteria Penerimanya

Relawan juga mendapatkan laporan fasilitas kesehatan (Faskes) masyarakat yang biasa menyalurkan vaksin di daerah harus berhenti.

Kendala ini karena ketidaktersediaan vaksin atau kendala administrasi lainnya, yang menurut Firdaus harusnya menjadi perhatian pemerintah.

“Ini seharusnya menjadi konsen pemerintah agar pendistribusian vaksin dilakukan secara proporsional, sehingga warga tidak kesulitan mendapat vaksin di Faskes terdekat,” ujarnya.