TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilu Serentak akan digelar pada 2024 mendatang.

Meski masih dua tahun lagi, namun saat ini banyak nama berseliweran yang disebutkan partai-partai maupun sejumlah lembaga survei, yang akan mengisi bursa pemilihan.

Untuk Pilpres 2024, sejumlah nama yang disebut menjadi calon pengganti Joko Widodo (Jokowi) di antaranya yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan beberapa nama beken lainnya.

Sementara untuk bursa Pilkada, khususnya Pilgub DKI Jakarta, nama-nama yang beredar tak kalah banyaknya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pemilik kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta ternyata juga sudah mulai memetakan nama-nama yang berpotensi mereka usung pada pada Pilgub DKI Jakarta 2024.

Baca juga: Ganjar Pranowo Memang Punya Elektabilitas Selangit tapi Sekjen PDIP Bilang Modal Itu Saja Tak Cukup

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyebutkan partainya memiliki banyak stok kader yang mumpuni dan siap berkontestasi dalam Pemilu mendatang.

"Kami punya banyak kader yang sudah teruji, karena setiap keberhasilan kepala daerah itu menjadi materi dalam sekolah calon kepala daerah PDIP, sehingga keberhasilan kader PDIP itu dilakukan secara sistemik dan perubahannya terukur di dalam menyelesaikan masalah rakyat," kata Hasto kepada wartawan, Minggu (9/1).

Baca juga: Survei: Terlepas dari Pembatasan Masa Jabatan, Masih Banyak yang Ingin Jokowi Jadi Presiden Lagi

Untuk Pilgub DKI Jakarta, kata Hasto, PDIP punya banyak calon untuk menjadi penerus Anies Baswedan pada tahun 2024 mendatang.

Hasto lantas menyebut beberapa nama seperti Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Bupati Ngawi Budi Sulistyono, dan Bupati Gianyar I Made Agus Mayastra. "Ada juga Anas (Abdullah Azwar Anas) dari Banyuwangi (mantan Bupati Banyuwangi), Hendi (Hendrar Prihadi) dari Semarang (Wali Kota Semarang), kemudian pak Kanang (Budi Kanang Sulistyono) dari Kabupaten Ngawi (eks Bupati Ngawi)," kata Hasto.

Terkhusus pada sosok Risma, Hasto menilai pengalaman mantan Wali Kota Surabaya itu bisa jadi contoh untuk membangun seluruh daerah di Indonesia, termasuk DKI Jakarta.

"Ya, kalau kualifikasi kepemimpinan Bu Risma kan sudah teruji. Saya tidak melihat dari berapa banyak penghargaan yang diterima Bu Risma. Tapi dari perubahan kultural di dalam mengubah Kota Surabaya," kata Hasto.

"Bu Risma dalam kepemimpinan selama 2 periode di Kota Surabaya mampu menunjukkan perubahan yang signifikan. Perubahan secara kultur sehingga masyarakat Surabaya kita lihat sekarang merawat lingkungan dengan baik," ujar Hasto.

Selain itu, kepemimpinan Risma dinilainya berhasil dalam mengubah tata Kota Surabaya menjadi indah.

"Itu hal yang bagus karena dengan merawat kota menjadi bersih dan sehat, bukankah ini tanggung jawab kita sebagai warga bangsa. Apa yang sudah dilakukan Bu Risma menjadi bagian kurikulum dalam sekolah partai agar merawat lingkungan, menanam pohon, membangun taman kota, membersihkan sungai, merupakan bagian politik sehari-hari yang harus dijalankan oleh setiap anggota partai," ungkap dia.

Lalu bagaimana dengan peluang Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta?

Untuk saat ini Hasto mengatakan Gibran masih akan terus memimpin Solo dan perlu menunjukkan kinerja kepemimpinannya terlebih dahulu.

"Kalau Mas Gibran kan satu periode belum sehingga Mas Gibran harus menunjukkan kualitas kepemimpinannya dalam mengubah Kota Surakarta," ujarnya.

Hasto menyebut Gibran sebagai Wali Kota Solo juga harus membuktikan kepemimpinan yang ideologis dan mengedepankan kultur Nusantara agar dia masuk pertimbangan partai sebagai cagub DKI.

Putra Presiden Jokowi itu juga dinilai harus mampu membawa perubahan secara sistemik di Kota Solo.

Hasto menyebut belum mengadakan pertemuan dengan kandidat yang akan maju di kontestasi Pilgub DKI 2024.

Namun PDIP telah memberi mandat kepada mantan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat untuk merumuskan skala prioritas dan menakar persoalan di Ibu Kota.

"Belum, belum ada, tetapi karena kita juga Pak Djarot misalnya, itu punya pengalaman sebagai gubernur Jakarta, tentu saja Pak Djarot juga ditugaskan untuk ikut merumuskan skala prioritas buat Jakarta itu seperti apa, ini yang ingin dilakukan oleh PDI Perjuangan," kata Hasto.

"Kemudian Pak Djarot kan punya pengalaman-pengalaman di dalam me-manage Jakarta, sehingga tahu akar persoalan di Jakarta itu seperti apa," imbuhnya.

Hasto mengatakan Djarot juga diberi tugas merancang apa saja yang bisa dilakukan agar warga Jakarta bisa bahagia.

Jangan sampai, kata Hasto, ikon mengenai Jakarta hanya fokus pada gedung-gedung mewah pencakar langit.

"Maka Pak Djarot juga ditugaskan untuk merancang bagaimana Jakarta ke depan agar kehidupan di Jakarta itu betul-betul menjadi bagian dari kebanggaan kita, bukan karena gedung-gedung megahnya, tetapi ada hal yang lebih hakiki dari itu, tentang kebahagiaan warganya, tentang lingkungannya yang indah dan asri, tentang kebudayaan itulah yang akan ditonjolkan oleh PDI Perjuangan," tuturnya.

Hasto menekankan bahwa Pilkada 2024 akan diserahkan pada rakyat sebagai pemilih.

Sebagai salah satu partai politik, PDI-P hanya mampu memberikan sejumlah tawaran tokoh-tokoh kader partainya yang layak menjadi calon pemimpin di Ibu Kota negara tersebut.

"Pilkada merupakan momentum di mana rakyat memberikan kepercayaan kepada calon pemimpin. PDI-P punya calon-calon pemimpin yang cukup banyak untuk bisa dicalonkan di DKI Jakarta," kata dia.

PDI-P sendiri saat ini terus melakukan konsolidasi internal di tingkat daerah hingga pusat.

Menurutnya, seperti halnya nama capres dan cawapres, nama-nama calon yang akan diusung dalam Pilkada 2024 juga akan diputuskan langsung oleh Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Kami terus membangun organisasi. Memperkuat agar mesin politik partai dari pusat sampai RT, dapat bekerja maksimal, sehingga Ibu Megawati akan memutuskan siapa calon presiden dan wakil presiden, kami siap," sebutnya.

"Bu Mega yang secara konstitusional itu memiliki kewenangan untuk menetapkan," imbuh dia.

Untuk Pilpres sendiri, salah satu kader PDIP yang digadang-gadang maju dalam Pilpres yakni Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Terlebih Ganjar memiliki elektabilitas tinggi dalam berbagai survei terakhir.

Hasto pun mengapresiasi kepercayaan rakyat kepada Ganjar.

Namun, ia mengingatkan bahwa menjadi presiden tidak cukup hanya berdasarkan survei.

Perlu kemampuan teknokratis dan semangat kepemimpinan tinggi bagi seorang capres. "Diperlukan pemahaman terhadap kebudayaan, sehingga bukan elektoral semata," ujar Hasto.(tribun network/riz/dod)