Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda menuai beragam komentar dan kritik.

Akan tetapi, Ketua PBHMI 2006-2008 Jailani atau yang akrab disapa Jay, menilai komentar tersebut sesungguhnya tidak politis dan bombastis.

Ia menilai apa yang dikatakan Bahlil Lahadalia sekadar menyampaikan aspirasi pengusaha.

"Justru malah yang terlihat reaktif dan tendensius dalam menanggapi komentar ini adalah beberapa pengurus partai politik yang begitu reaktif dan tidak secara utuh melihat substansi pernyataan Bahlil," ujar Jay, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/1/2022).

Jay mengajak semua pihak untuk mencermati dan mengomentari sebuah isu sesuai konteks dan sudut pandang isu itu bergulir.

Baca juga: Menteri Bahlil Minta Pemilu Diundur 2027, Komisi II DPR Pastikan Pemilu Digelar 2024

Menurutnya, isu ini bergulir dari dunia usaha dengan sederet argumentasi versi pengusaha.

"Politisi harusnya jangan lebay, semestinya yakinkan pengusaha bahwa politisi menjamin stabilitas politik dan dunia usaha tetap kondusif meskipun baru bangkit dari wabah. Kini pengusaha dihadapkan dengan perhelatan politik besar lagi di 2024," katanya.

Dia meminta agar komentar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang begitu egaliter dan elegan, tidak reaktif dan menyerang, bahkan cenderung menenangkan pengusaha untuk diperhatikan dan dicontoh.

Sebab, lanjutnya, beberapa politisi berkomentar dengan kecenderungan politis, liar, tidak pada konteks, hingga menyerang pribadi.

Baca juga: Bahlil Ungkap Alasan Cabut Izin Usaha Pertambangan

Kalau dilihat secara utuh, Jay menilai Bahlil mengomentari fenomena survei terkait perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027.
Bahlil kemudian mengungkapkan hasil diskusinya dengan para pengusaha terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

"Meski dia setuju dengan Jokowi yang menolak perpanjangan jabatan tiga periode, namun dia mengungkapkan aspirasi soal 'pilpres mundur' yang disampaikan para pengusaha," katanya.

Menurutnya hal ini adalah soal yang sederhana, tapi kemudian isu ini dibuat bergulir secara liar, dibumbui dengan dramatisasi politik, bahkan ada yang menduga-duga pernyataan ini sengaja dilakukan untuk mendorong isu perpanjangan masa jabatan presiden karena politis.

"Padahal Bahlil sejak awal tegas memgatakan bahwa dia setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menolak perpanjangan jabatan tiga periode," kata Jay.