TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud diamankan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana suap dan atau gratifikasi.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri membeberkan lokasi penangkapan Abdul Gafur. 

Dirinya menyebut, orang nomor satu di Penajam Paser Utara itu ditangkap oleh tim KPK di sebuah Pusat Perbelanjaan di Jakarta.

"Sejauh ini informasi yang kami terima (ditangkap) di sebuah mall di Jakarta," kata Ali ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (13/1/2022).

Kendati begitu, Ali tidak menjelaskan lebih rinci terkait lokasi detail mall yang dimaksud.

Dalam giat OTT ini total sebanyak 11 pihak diamankan karena diduga turut terlibat. Keseluruhannya diamankan di dua wilayah berbeda yakni Jakarta dan di Kalimantan Timur.

Ali Fikri mengatakan, untuk Abdul Gafur bersama 7 pihak lainnya diamankan di Jakarta. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan Jakarta Selatan.

"Dalam kegiatan dimaksud, KPK menangkap 7 orang di Jakarta, diantaranya Bupati PPU (Penajam Paser Utara) Kaltim dan beberapa pihak ASN Pemkab PPU dan swasta lainnya. Saat ini para pihak masih dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK," kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (13/1/2022).

Sedangkan untuk pihak yang diamankan di Kalimantan Timur, Ali mengatakan ada 4 orang, terdiri dari ASN Pemkab Penajam Paser Utara dan pihak swasta. 

Tak hanya itu, kata Ali, dalam giat tangkap tangan tersebut lembaga antirasuah juga turut berhasil mengamankan sejumlah mata uang pecahan rupiah.

Kendati demikian, Ali belum dapat memastikan jumlah uang tersebut, karena kata dia tim penyidik KPK masih melakukan penghitungan.

"Iya ada (sejumlah), mengenai jumlahnya masih dihitung dan akan dikonfirmasi kepada para terperiksa lebih dahulu," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) di Penajam Paser Utara, tim penyidik tak hanya mengamankan Bupati Abdul Gufur Mas'ud.

Kata dia, ada setidaknya 10 orang yang diduga turut terlibat dalam kegiatan rasuah di wilayah pemerintahan calon Ibu Kota Negara baru tersebut.

"KPK melakukan tangkap tangan salah satu Bupati di wilayah Kaltim yaitu Bupati Penajam Paser Utara beserta 10 orang pihak terlibat diamankan," kata Firli dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (13/1/2022).

Keseluruhan pihak yang diduga terlibat dalam perkara dugaan suap atau gratifikasi itu, diamankan oleh kedeputian bidang penindakan KPK.

Kendati demikian, Firli belum dapat memberikan keterangan lebih detail terkait giat tangkap tangan tersebut. Sebab saat ini kata dia, tim penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan kepada pihak terkait.

"Mohon maaf rekan-rekan, kami belum merespon karena kami masih bekerja. Terima kasih atas dukungan masyarakat dan seluruh pihak sehingga KPK bisa melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi," kata dia.

Tiga Orang yang Terjaring OTT di Pemkab Penajam Paser Utara Tiba di Gedung KPK

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK, sebanyak tiga orang yang diduga terjaring dalam giat tangkap tangan ini tiba sekitar pukul 12.57 WIB.

Mereka tiba di Gedung KPK dengan didampingi oleh tim penyidik dan aparat keamanan dengan menggunakan dua mobil berbeda.

Terpantau salah satu dari ketiga orang tersebut membawa tas ransel berwarna hitam serta jaket kulit berwarna cokelat, dan mereka langsung digiring masuk.

Keseluruhannya nampak tertunduk saat berjalan masuk Gedung Merah Putih KPK.

Setelah itu, tiga orang yang belum diketahui identitas dan atribusinya tersebut berjalan menaiki anak tangga menuju ruang pemeriksaan yang berada di Lantai 2 Gedung KPK.

Dengan begitu, masih ada satu orang yang turut terjaring giat tangkap tangan ini belum tiba di Jakarta, karena berdasarkan informasi, yang bersangkutan masih dalam perjalanan dari Kalimantan Timur.

Demokrat: KPK Harus Transparan dan Profesional 

Menanggapi kabar itu, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai KPK harus transparan dan profesional. 

"Mendorong supaya KPK itu betul-betul menindaklanjuti secara transparan secara profeisonal. Kalau memang benar dan Partai Demokrat mengapresiasi kalau sudah dilakukan demikian," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1/2022). 

Wakil Ketua MPR RI itu juga belum memastikan, apakah Demokrat akan memberikan bantuan hukum kepada Abdul Gafur Mas'ud. 

"Tentunya bantuan hukum itu kita lihat nanti apakah dia minta bantuan hukum ke kita atau tidak," pungkasnya.(Rizki Sandi Saputra/Chaerul Umam/*Malau)