Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Tidak Menuduh Gibran-Kaesang, Ubedilah Tegaskan Hanya Berniat Tuntaskan Praktek KKN di Indonesia

Ubedilah Badrun tak mau ambil pusing apabila nantinya ada pelaporan balik terkait pencemaran nama baik atas pelaporan yang dirinya lakukan ke Komisi

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Tidak Menuduh Gibran-Kaesang, Ubedilah Tegaskan Hanya Berniat Tuntaskan Praktek KKN di Indonesia
Rizki Sandi Saputra
Dosen Universitas Negeri Jakarta sekaligus Aktivis 98 Ubedilah Badrun (batik) bersama Kuasa Hukumnya, AH Wakil Kamal, saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/1/2022). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun tak mau ambil pusing apabila nantinya ada pelaporan balik terkait pencemaran nama baik atas pelaporan yang dirinya lakukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Diketahui, Ubedilah melaporkan dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan dua putra Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK, Senin (10/1).

Ubedilah menegaskan pelaporan yang ia lakukan merupakan hak setiap warga negara.

Dia pun enggan disebut menuduh Gibran dan Kaesang. 

"Yang saya lakukan adalah hak warga negara, sebagai ekspresi warga negara yang baik. Saya tidak menuduh, makanya bahasanya dugaan, yang kita sampaikan itu dugaan tentang tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang," ujar Ubedilah, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (13/1/2022). 

Oleh karena itu, kalau kemudian dirinya dilaporkan terkait pencemaran nama baik, Ubedilah menilai hal tersebut sangat jauh dari persepsi pencemaran nama baik. 

Baca juga: Dosen UNJ Laporkan Gibran dan Kaesang ke KPK, Ruhut Ancam Hukuman Penjara 7 Tahun

Aktivis 98 tersebut beralasan dirinya tidak berniat melakukan pencemaran nama baik.

Berita Rekomendasi

"Karena yang saya lakukan berniat untuk menuntaskan negeri ini dari praktek KKN," jelasnya.

Lebih lanjut, Ubedilah menyayangkan jika setiap orang yang melaporkan di mata hukum nantinya akan dilaporkan balik lagi.

Menurutnya hal tersebut akan membuat Indonesia tidak akan pernah beradab dalam proses berdemokrasi. 

"Kan semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Siapapun itu, apakah dia anak petani atau anak presiden. Jadi makanya kalau jadi pejabat publik harus hati-hati, dalam berbisnis dan lain sebagainya," tandasnya. 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas