Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus memberikan catatan usai RUU IKN disahkan menjadi Undang-Undang.

Anggota Pansus IKN itu meminta agar skema pendanaan untuk pembangunan IKN ini pemerintah harus komitmen dan konsisten terhadap skema yang telah ditetapkan.

"Sehingga tidak memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN) nantinya," kata dia kepada wartawan, Rabu (19/1/2022).

Guspardi menitikberatkan pada pendanaan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU) harus dikawal agar jangan sampai berubah di tengah jalan.

Baca juga: NEWS HIGHLIGHT: Sosok Kepala Otorita IKN Harus Punya Visi Pemindahan Ibu Kota, Siapa Orangnya?

"Perlu juga ditekankan agar skema yang berkaitan dengan pihak lain jangan sampai mengerdilkan dominasi negara atas wilayah IKN," kata dia.

Lebih lanjut, dengan disahkannya RUU IKN menjadi UU, dia mengatakan bahwa tugas Pansus RUU IKN sudah selesai dilaksanakan.

"Undang-Undang IKN harus dijadikan momentum untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang tidak saja memiliki tujuan untuk menciptakan wilayah ibu kota yang merepresentasikan Indonesia tetapi lebih dari itu," kata dia

"Kita berharap bahwa RUU IKN ini mampu mengakomodasi berbagai dinamika pembangunan Indonesia untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia," tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyatakan pemerintah akan mengalokasikan dana Rp 450 triliun dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pelaksanaan pembangunan IKN Nusantara pada 2022
bisa dikategorikan sebagai proses untuk sekaligus pemulihan ekonomi.

Baca juga: Dinamika Ketuk Palu Pengesahan RUU IKN di Rapat Paripurna

"Jadi, nanti yang akan kita desain untuk tahun 2022, seperti diketahui paket untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 450 triliun masih belum dispesifikasi seluruhnya," kata dia dalam konferensi pers di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

"Jadi, nanti mungkin bisa dimasukkan di dalam bagian dari program pemulihan ekonomi, sekaligus momentum pembangunan ibu kota negara baru," ujar Sri Mulyani.

Dia menjelaskan, komposisi anggaran pemulihan ekonomi tahun ini sama dengan yang pemerintah lakukan pada tahun 2020 dan tahun 2021.

"Itu masih terdiri dari kelompok penanganan Covid-19 sebagai yang paling penting karena ini adalah menjadi syarat bagi kita untuk pulih kembali. Kemudian, bantuan sosial pada masyarakat, dan yang ketiga adalah akselerasi pemulihan," katanya.

Menurutnya, pemerintah nanti bisa mendesain untuk kebutuhan awal, terutama pelaksanaan akses infrastruktur pembangunan IKN.

"Akses infrastruktur bisa masuk dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi di dalam program pemulihan ekonomi nasional tahun 2022," ungkapnya.