TRIBUNNEWS.COM – Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diamanatkan kepada BPJS Kesehatan telah berjalan selama 8 tahun sejak mulai beroperasi pada 01 Januari 2014. Memasuki tahun ke-9, cakupan kepesertaan telah mencapai 226 juta jiwa atau sekitar 84% dari total jumlah penduduk di Indonesia.

Program ini juga terbukti telah berkembang menjadi program yang memiliki kontribusi besar dan mampu mengakomodir 1,5 miliar layanan sejak tahun 2014.

Tidak hanya dari sisi kesehatan, Program JKN juga telah berkontribusi terhadap kesejahteraan dan perekonomian terutama dalam hal mencegah kemiskinan, meningkatkan lapangan pekerjaan dan peningkatan fasilitas kesehatan di berbagai daerah.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS kesehatan, Mahlil Ruby saat membuka Diskusi Panel Outlook JKN 2022, Diseminasi Hasil Kajian BPJS Kesehatan 2021 dan Pemaparan Rencana Kajian BPJS Kesehatan 2022, Kamis (20/01/2022).

“Dengan besarnya kontribusi program ini, maka upaya untuk menjaga sustainabilitas Program JKN harus senantiasa kita lakukan. Salah satu upaya kami adalah meningkatkan engagement dengan berbagai pemangku kepentingan karena kami menyadari bahwa Program JKN telah membentuk ekosistem besar yang melibatkan berbagai pihak. Melalui kegiatan Outlook JKN Tahun 2022 ini, kami mengajak para stakeholder untuk berdiskusi terkait rencana yang akan kami lakukan pada tahun 2022,” ujar Mahlil.

Diharapkan, melalui kegiatan ini juga akan mengakomodir masukan, saran perbaikan terkait isu dan tantangan yang akan dihadapi sepanjang tahun 2022. Mahlil mengungkapkan, berbagai perbaikan mulai dari mutu, akses, ekuitas maupun perlindungan finansial membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan tersebut Pengamat Asuransi Kesehatan Sosial, dr. Hasbullah Thabrany mengungkapkan, implementasi JKN-KIS adalah program bersama dimana peserta bergotong royong, belanja kesehatan yang menjadi syarat, agar setiap orang di Indonesia bisa sehat dan hidup produktif.

“Jadi jika ada yang bertanya apakah Program JKN efektif, dengan pemanfaatan sebanyak 1,5 miliar pemanfaatan dan sesuai dengan Data Statistik JKN yaitu 97% peserta yang memanfaatkan, pulang dengan sehat, artinya efektif. Efisienkah? Dengan jumah iuran yang rata-rata di bawah Rp60 ribu perbulan untuk layanan sebanyak itu, tentu sangat efisien. Ini jarang diakui dan jarang diketahui,” ujar Hasbullah.

Hasbullah juga menekankan, apabila terdapat hal yang masih harus disempurnakan, Program JKN-KIS sudah berada di arah yang benar. Perbaikan tersebut menjadi PR bersama semua pihak.

Program JKN-KIS adalah program publik yang dikelola oleh badan hukum publik, sehingga BPJS Kesehatan bisa diawasi bersama. Hal ini yang menyebabkan 8 tahun perjalanan Program JKN-KIS berjalan secara transparan, efektif dan efisien.

Dalam kesempatan tersebut, BPJS Kesehatan juga memaparkan berbagai Rencana Kajian BPJS Kesehatan Tahun 2022 dan Hasil Kajian BPJS Kesehatan Tahun 2021 meliputi Tata Kelola Regulasi Belanja Kesehatan Strategis Program JKN, Sumber Pembiayaan Alternatif Program JKN, Gambaran Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Covid-19 dan Potensi Pengalihan Covid-19 Menjadi Manfaat Program JKN, serta Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah terhadap Program JKN Berdasarkan Kapasitas Fiskal.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Plt. Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Yuli Farianti, Ketua Umum PD Ikatan Dokter Indonesia, Daeng M. Faqih, Ketua Umum PERSI, Bambang Wibowo, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia, Nurul Falah, sebagai panelis.

Sementara sebagai penanggap hadir Pengamat JKN Chazali H Situmorang, Ketua GP Farmasi, Wakil Ketua IPMG, Sekjen Gakeslab, Ketua YLKI, Ketua Umum APINDO, Ketua Umum FP JAMSOS, dan BPJS Watch. (*)