Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon sekaligus Bupati Cirebon, Imron Rosyadi.

Imron menyampaikan, buntut dari pernyaraan itu pun membuat seluruh kader PDIP harus bekerja lebih keras untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Jika tidak, maka kekhawatiran melorotnya elektabilitas partai bakal menjadi PR besar bagi PDIP dalam meraih suara rakyat di ajang pesta demokrasi.

"Kalau tidak berbuat apa-apa, dikhawatirkan partai akan terkena dampaknya dan itu kurang baik," ujar Imron Rosyadi.

Walaupun, lanjutnya, Arteria Dahlan sudah meminta maaf, namun dirinya tetap merasa khawatir.

Menurut dia, pernyataan itu terlanjur melukai masyarakat Sunda sehingga dikhawatirkan elektabilitas PDIP khususnya di Jawa Barat bakal merosot pada Pemilu dan Pilpres 2024, dikutip dari TribunJabar.id.

Baca juga: Laka Maut di Balikpapan Tabrak 6 Mobil & 14 Motor, Polda Kaltim Benarkan Laka Serupa Pernah Terjadi

Padahal, selama ini DPC PDIP Kabupaten Cirebon berupaya keras menjaga amanat kepercayaan masyarakat melalui berbagai program unggulan.

Ia mengatakan, pernyataan semacam itu tidak seharusnya dilontarkan karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya.

Karenanya, warga negara harus saling menghargai keberagaman yang ada dan tidak boleh dibeda-bedakan demi menjaga persatuan serta kesatuan.

Dikritik Ridwan Kamil, TB Hasanuddin hingga Dedi Mulyadi

Sontak pernyataan yang dilontarkan politikus PDIP tersebut langsung mendapat kritik dari berbagai pihak.

Termasuk Anggota DPR RI Dedi Mulyadi yang ikut mengomentari, pihaknya mengatakan penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan rapat merupakan sesuatu yang wajar.

Pria yang juga termasuk Tokoh Sunda tersebut juga membandingkan dengan pejabat daerah yang ada di Jawa Tengah, di mana menggunakan Bahasa Jawa.

"Saya lihat di Jawa Tengah bupati, wali kota, gubernur sering juga menggunakan bahasa Jawa dalam kegiatan kesehariannya, Ini adalah bagian dari kita menjaga dialektika bahasa sebagai keragaman Indonesia," ungkapnya, dikutip dari Kompas.com.