TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mempertanyakan perlakuan istimewa Polri yang memberikan pelat dinas polisi kepada anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.

Ia mengatakan, tidak ada aturan soal pemberian pelat dinas polisi untuk anggota DPR.

Sebaliknya, tindakan Polri ia nilai keliru karena sengaja memberikan pelat tersebut kepada Arteria Dahlan.

"Aturan mana yang menjadi dasar pemberian nopol dinas Polri untuk orang sipil? Apa urgensi pemberian nopol dinas kepada anggota dewan?"

"Apa kontribusi Arteria Dahlan kepada Polri sehingga diistimewakan mendapat nopol dinas? Apakah AD ini agen rahasia polisi yang dititipkan jadi dewan?" tanya Bambang saat dikonfirmasi, Selasa (25/1/2022).

Bambang menjelaskan, ada dua aturan yang mengatur Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Indonesia (TNKB).

Yakni, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi STNK dan TNKB Khusus dan Rahasia bagi Kendaraan Bermotor Dinas.

Lalu, Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Polri.

Dalam beleid pasal 3 UU tersebut dijelaskan, setiap kendaraan bermotor dinas Polri wajib dilengkapi STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri.

Kedua bukti itu hanya diberikan kepada kendaraan bermotor dinas Polri.

"Jadi statement-statement yang tidak berdasar aturan (Perpol) seperti itu malah akan jadi blunder bagi Polri sendiri," paparnya.

Untuk Pengawalan

Pelat nomor dinas polisi di Mitsubishi Pajero Sport Dakar milik anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan, ternyata diberikan oleh Polri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, Arteria Dahlan tidak memalsukan pelat dinas polisi tersebut, melainkan sengaja diberikan oleh Polri.