Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan kesepakatan perjanjian kebijakan Flight Information Region (FIR) wilayah perairan Kepulauan Riau dan Natuna merupakan langkah maju.

Dengan adanya kesepakatan tersebut Indonesia dan Singapura bersama sama mengelola sistem penerbangan sipil dan militer di wilayah NKRI.

"Jangan dilihat serta merta dengan gampang masalah ini. Masukan memang penting bagi pemerintah. Tapi jangan lupa dalam penyesuaian pengelolaan sistem FIR ini ada kesepakatan di mana orang-orang indonesia dan Singapura bersama-sama mengelola sistem penerbangan sipil dan militer di wilayah NKRI," kata Ali kepada wartawan, Kamis, (27/1/2022).

Baca juga: Ahok Dijagokan Jadi Kepala Otorita IKN, Ngabalin: Jika Presiden Pilih Dia, Kenapa Orang Lain Resah?

Ali mengatakan capaian tersebut bukanlah perkara mudah, sudah kurang lebih 40 tahun masalah FIR antara Indonesia dan Singapura dibicarakan. Kesepakatan baru terjalin saat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sekarang ini.

"Yang pasti bahwa ada yuridiksi kita, ada kedaulatan kita terkait masalah FIR yang sudah lebih dari 40 tahun dibicarakan. Dan saat itu tidak terselesaikan. Jadi dilihat dari sisi manfaat langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah," katanya.

Ali menambahkan dengan ditempatkannya Air Nav di Kepri dan Natuna, merupakan suatu kemajuan. Dengan adanya penyesuaian FIR, Indonesia kini bisa mengawasi Singapura. Selama ini Knedali ruang udara di Kepri dan Natuna berada di bawah Singapura.

"Soal adanya Air Nav mau ditempatkan di sana adalah suatu kemajuan. Ini kan disepakati dua negara kemarin. Selama ini tidak ada, baru pada saat ini. Sudah disepakati di agreement kemarin. Artinya apa ? Artinya justru indonesia yang awasi Singapura. Kita yang awasi Singapura. Tidak bisa dia mau apa-apa secara serta merta," pungkasnya.