Daftar Tokoh yang Kritik Pemindahan IKN: Ada Anies Baswedan, Faisal Basri, hingga Rizal Ramli
Berikut sejumlah tokoh yang mengkritik pemindahan Ibu Kota Negara, ada Anies Baswedan, Faisal Basri hingga Rizal Ramli.
Penulis: Inza Maliana
Editor: Miftah
"Jakarta adalah Kota Megapolitan terbesar di belahan selatan dunia. Tapi megapolitan ini terdiri dari Jakarta, Bekasi Raya, Tangerang Raya dan Depok ini sebagai satu kesatuan."
"Jadi secara administrasi kita adalah variasi tapi secara peran, Jakarta kota megapolitan terbesar di selatan dunia," ujarnya.
2. Ekonom Senior Faisal Basri
Ekonom Faisal Basri juga mengkritik pemindahan IKN dalam waktu dekat.
Menurutnya, pemindahan IKN dinilai kurang elok untuk dijalankan saat ini, terutama karena kondisi ekonomi Indonesia yang masih dalam proses pemulihan.
Ia menilai bahwa lebih baik untuk selesaikan dahulu keadaan darurat Covid-19.
"IKN jangan diutak-atik, selesaikan dulu keadaan darurat, ini yang terpenting," ujarnya dalam diskusi 'Pengesahan RUU IKN Untuk Siapa', Jumat (21/1/2022), dikutip dari Kontan.id.
Hal tersebut menurutnya karena ada 134 juta atau 52,8% rakyat Indonesia yang masih tidak aman atau insecure, mereka miskin absolut, nyaris miskin, dan rentan miskin.
Tingkat pengangguran saat ini meningkat, yang diiringi dengan menurunnya kualitas pekerja.
"Orang miskin meningkat karena Covid-19, pengangguran meningkat diiringi dengan menurunnya kualitas pekerja. Jadi yang berkurang adalah pekerja tetap, buruh," ujarnya.
"Yang meningkat adalah pekerja keluarga, pekerja sendiri, dan sebagainya, ini harus kita pulihkan," imbuhnya.
Ada juga masalah learning loss yang karena tidak pernah bertemu dengan gurunya dan tidak punya kemewahan untuk menggunakan zoom, orang yang mengalami gangguan kejiwaan karena Covid-19, dan persoalan mengenai climate change.
"Artinya pembangunan ini untuk pembangunan rakyat dulu, sehingga ibu kota urusan yang bisa ditunda, setidaknya 5 tahun," jelasnya.
3. Ekonom Senior Rizal Ramli
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.