TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar sejumlah tokoh yang mengkritik pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan para ekonom senior seperti Faisal Basri, Rizal Ramli, dan Emil Salim.

Mereka mengkritisi pemindahan IKN dengan sejumlah alasan.

Di antaranya faktor biaya, faktor jarak yang terlalu jauh hingga faktor pihak swasta menguasai gedung pemerintahan di Jakarta.

Baca juga: Anggota Pansus Ingatkan Presiden Hati-hati Pilih Kepala Otorita IKN

Berikut daftar tokoh yang mengkritisi pemindahan Ibu Kota Negara dan alasan-alasannya yang dikutip Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkritik keinginan Pemerintah Pusat memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. 

Anies menilai, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur tidak akan menyelesaikan problem kemacetan di Jakarta.

Hal tersebut Anies sampaikan saat menghadiri Talkshow Format dan Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, secara virtual di akun Youtube Pemprov DKI, Kamis (27/1/2022).

"Bicara tentang kemacetan kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7 persen jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Karena Jakarta itu kegiatan rumah tangga dan kegiatan tempat usaha," ucap Anies, dikutip dari Warta Kota.

Orang nomor satu di Ibu Kota ini mengatakan, yang terpenting bukanlah membahas perpindahan Ibu Kota, melainkan rumusan Jakarta menjadi kota global dunia.

Baca juga: UU IKN Disahkan, Harga Lahan di Lokasi Calon Ibu Kota Negara Naik hingga 4 Kali Lipat

"Nah, sekarang kita malah bicaranya tentang bagaimana Jakarta bisa menjadi salah satu kota global dunia yang melayaninya itu melayani kebutuhan global ini tantangan kita sekarang," papar dia.

Selain itu, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mengatakan bahwa Jakarta merupakan Kota Megapolitan terbesar di selatan dunia.

Kawasan Megapolitan ini memiliki wilayah penyangga yakni Bekasi, Tangerang, dan Depok.

"Jakarta adalah Kota Megapolitan terbesar di belahan selatan dunia. Tapi megapolitan ini terdiri dari Jakarta, Bekasi Raya, Tangerang Raya dan Depok ini sebagai satu kesatuan."

"Jadi secara administrasi kita adalah variasi tapi secara peran, Jakarta kota megapolitan terbesar di selatan dunia," ujarnya.

2. Ekonom Senior Faisal Basri

Ekonom Faisal Basri juga mengkritik pemindahan IKN dalam waktu dekat.

Menurutnya, pemindahan IKN dinilai kurang elok untuk dijalankan saat ini, terutama karena kondisi ekonomi Indonesia yang masih dalam proses pemulihan.

Ia menilai bahwa lebih baik untuk selesaikan dahulu keadaan darurat Covid-19.

"IKN jangan diutak-atik, selesaikan dulu keadaan darurat, ini yang terpenting," ujarnya dalam diskusi 'Pengesahan RUU IKN Untuk Siapa', Jumat (21/1/2022), dikutip dari Kontan.id.

Hal tersebut menurutnya karena ada 134 juta atau 52,8% rakyat Indonesia yang masih tidak aman atau insecure, mereka miskin absolut, nyaris miskin, dan rentan miskin.

Tingkat pengangguran saat ini meningkat, yang diiringi dengan menurunnya kualitas pekerja.

"Orang miskin meningkat karena Covid-19, pengangguran meningkat diiringi dengan menurunnya kualitas pekerja. Jadi yang berkurang adalah pekerja tetap, buruh," ujarnya.

"Yang meningkat adalah pekerja keluarga, pekerja sendiri, dan sebagainya, ini harus kita pulihkan," imbuhnya.

Ada juga masalah learning loss yang karena tidak pernah bertemu dengan gurunya dan tidak punya kemewahan untuk menggunakan zoom, orang yang mengalami gangguan kejiwaan karena Covid-19, dan persoalan mengenai climate change.

"Artinya pembangunan ini untuk pembangunan rakyat dulu, sehingga ibu kota urusan yang bisa ditunda, setidaknya 5 tahun," jelasnya.

3. Ekonom Senior Rizal Ramli

Dilansir Tribunnews.com, ekonom senior Rizal Ramli ikut memberikan kritikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Pemindahan IKN.

Dia mengkritik soal mekanisme pencarian Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk langsung oleh Presiden.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini berpendapat, aturan tentang pemerintahan di Indonesia tidak mengenal pemimpin wilayah dipilih melalui mekanisme penunjukan langsung.

Dalam Pasal 9 UU IKN, tertulis bahwa IKN Nusantara dipimpin oleh kepala otorita yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI.

Mantan Menteri Perekonomian era Presiden Gus Dur ini mengaku akan menganulir UU IKN apabila dia terpilih sebagai kepala negara.

Baca juga: Pengamat: Wajar Rizal Ramli Ingin Batalkan UU IKN Jika Terpilih Jadi Presiden RI

Di sisi lain, Rizal Ramli juga menyinggung soal kegagalan negara memindahkan ibu kotanya karena jarak.

"Ada yang berhasil ada yang gagal, yang tidak berhasil kenapa? Karena jaraknya terlalu jauh," ungkap Rizal Ramli dalam kanal Youtube Fadli Zon Official, Senin (17/1/2022) lalu.

Menurutnya, salah satu kunci keberhasilan dari pemindahan ibu kota adalah jarak yang tidak terlalu jauh dengan ibu kota yang lama.

"Jadi kunci keberhasilan itu kedekatan dengan ibu kota yang baru, 2 jam maksimal," ujarnya.

4. Ekonom Senior Emil Salim

Ekonom senior Emil Salim mengkritisi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menurut Emil, ketika IKN pindah maka kementerian dan lembaga akan turut ke Kalimantan Timur, dan gedung-gedung yang ada di Jakarta ditukar guling ke pihak swasta sebagai ganti membangun di IKN baru.

"Departemen Keuangan adalah salah satu monumen historis yang besar, juga akan ditukar gulingkan."

"Kemudian beberapa kompleks di Jalan Medan Merdeka Barat, Timur, Selatan, Utara, kantor-kantor itu jika pindah harus juga tukar guling," papar Emil saat diskusi virtual, Jumat (16/4/2021), dilansir Tribunnews.com.

Emil tidak dapat membayangkan ketika swasta menguasa gedung-gedung pemerintahan di Jakarta, di mana karakter dari Ibu Kota Jakarta yang menjadi Ibu Kota Proklamasi akan hilang karakternya.

Baca juga: Menanti Siapa Kepala Otorita IKN, Ngabalin: Jika Presiden Pilih Ahok, Kenapa Mesti Resah dan Gelisah

"Jadi biaya terbesar yang saya lihat adalah the hystorical cost dari ibu kota proklamasi, berkembangnya pusat perjuangan kita dari sejak Budi Utomo, akan hilang lenyap."

"Kalau ditukargulingkan jadi sentra komersial, bayangkan Departemen Keuangan menjadi mal, ngeri saya melihat hal-hal ini," paparnya.

"Apakah faktor-faktor ini sudah diperhitungkan? Mengapa ini penting? Karena kita andalkan pada dana swasta karena anggaran pemerintah hanya terbatas," sambungnya.

Ia menyebut, pihak swasta yang akan ikut berperan di IKN dan mengusai gedung-gedung pemerintahan di Jakarta, pastinya yang memiliki dana besar.

"Tentu swasta yang besar, konglomerat besar. Bagaimana dampak politik ekonominya di dalam pembangunan ibu kota tersebut?" paparnya.

(Tribunnews.com/Maliana/Reza Deni/Seno Tri Sulistiyono, WartaKota.com/Yolanda Putri Dewanti, Kontan.id/Achmad Jatnika)

Berita lain terkait Pemindahan Ibu Kota Negara