TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) dan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) mengadakan Forum Pemimpin Inspiratif, Jumat (28/1/2022), dengan tema "Dari Aktivis, Pengusaha Menjadi Menteri Berprestasi".

Dalam kegiatan virtual tersebut, hadir narasumber Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.

Bahlil mengaku pernah ragu dan menolak jabatan sebagai seorang Kepala BKPM / Menteri Investasi karena tidak yakin dengan tanggung jawab yang akan diembannya. 

Termasuk keraguan karena tidak fasih menggunakan Bahasa Inggris.

Baca juga: Investasi 2022 Ditargetkan Rp 1.200 T, Bisa Meleset karena Covid-19 dan Politik, Ini Jurus Bahlil

"Saya pernah ragu, namun Bang Ara (Maruarar Sirait) dan beberapa abang-abang lain mendorong saya untuk masuk kabinet."

"Ditambah dorongan dan keyakinan bahwa amanah tidak akan jatuh ke orang yang salah," ungkapnya.

Dirinya juga menambahkan bahwa nilai keadilan dan kesejahteraan juga mendorongnya untuk mewujudkan mimpi besar ketika menjadi aktivis, yaitu berguna untuk bangsa dan negara.

Dalam menjalankan tugas, Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya tegak lurus pada Presiden dan Undang-Undang saja.

"Bekerja tanpa kepentingan untuk diri sendiri. Sehingga yang dikerjakan akan memberikan manfaat bagi banyak orang," katanya.

Baca juga: Menteri Bahlil Sebut Realisasi Investasi Rp 1.200 Triliun Bisa Meleset Gara-gara Stabilitas Politik

Karena kejujuran dan kerja nyatanya, Presiden Jokowi bahkan memberikan perlakuan istimewa kepada Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia untuk mencatut nama Presiden jika ada investor yang bermasalah tentang perizinan di suatu daerah.

"Pak Jokowi yang meminta dan memperbolehkan menggunakan namanya untuk kepentingan bangsa dan negara," ungkap Bahlil.

Bahlil Lahadalia mengomentari temuan survei nasional yang bertajuk 'Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, Pandemic Fatigue dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024' yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia.

Bahlil menyampaikan, salah satu survei memuat temuan mengenai isu perpanjangan masa pemerintahan Jokowi hingga 2027.

Dirinya menyatakan bahwa hal ini sejalan dengan beberapa diskusi yang dilakukannya dengan dunia usaha.

Baca juga: Menteri Bahlil: Bukan China, Singapura Jadi Negara Paling Besar Nilai Investasinya di Indonesia