“Temuan ini menjadi indikasi bahwa validasi data tidak dilakukan dengan ketat. Karena data tidak akurat, alokasi pupuk jadi tidak tepat sasaran. Petani yang berhak akhirnya tidak bisa mendapatkan hak atas pupuk bersubsidi,” kata Puan.

Berbagai laporan mengungkap, pupuk bersubsidi banyak bocor ke jalur tidak resmi dan dikuasai tengkulak, calo, joki, hingga juragan pupuk yang bukan bagian dari jalur distribusi resmi.

Puan menyatakan, praktik penyelewangan pupuk subsidi sudah menjadi masalah serius yang harus segera dibereskan.

Baca juga: Politisi Golkar Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Pupuk Bersubsidi Secara Merata di Daerah

“Pengawasan dan penindakan di lapangan oleh KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) tidak boleh main-main. Kami di DPR juga akan terus mengawal. Sikat habis mafia pupuk bersubsidi tanpa pandang bulu demi kesejahteraan petani,” ucapnya.

Kepada para petani, Puan berpesan untuk aktif mengawal penyaluran pupuk subsidi.

Dia juga mengingatkan agar petani dan pengurus kelompok tani tidak tergoda iming-iming keuntungan dari penyelewengan pupuk bersubdisi.

“Karena pada akhirnya, yang dirugikan adalah kawan-kawan petani sendiri. Mari kita bersatu padu memberantas mafia pupuk bersubsidi karena petani adalah motor ketahanan pangan kita semua,” pungkas Puan.