Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Komisi IX DPR RI telah bersepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan tentang Vaksin Covid-19.

Namun sejak 20 Januari 2022 Panja Vaksin ini dibentuk sampai saat ini belum menunjukkan progres berarti.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consultants Pangi Syarwi Chaniago menilai kinerja Panja Vaksin mesti dievaluasi karena terkesan lambat dan kurang responsif dan progresif.

Apalagi Pangi melihat ada indikasi pihak-pihak yang berkepentingan ingin menghambat laju gerak Panja tersebut.

"Saya pikir semua desain itu mungkin saja, karena banyak pihak yang berkepentingan dalam vaksin, conflict of interestnya dalam banget, banyak aktor dan pihak yang terlibat, mulai dari pengusaha dan mungkin juga dari pejabat," ujar Pangi kepada wartawan, Sabtu (29/1/2022).

Dia berharap Panja Vaksin bisa lebih progresif dalam bekerja, tidak masuk angin, bekerja untuk agenda kemaslahatan rakyat banyak bukan kehendak para cukong dan oligarki.

"Kalau soal mereka mendapat siraman, ini bisa saja terjadi, namun ini asumsi belum terukur, inikan sama saja dengan kentut, berasa namun sulit dibuktikan," kata Pangi.

Baca juga: Kapasitas RS Rujukan Covid Makin Menipis, Tersisa 46 Persen, Wagub DKI Minta Warga Jangan Lengah   

Sebagai informasi bahwa Komisi IX DPR-RI telah memutuskan membentuk Panja Pengawasan Vaksin Covid-19 sejak tanggal 20 Januari 2022 yang akan dimulai pada masa persidangan III Tahun Sidang 2021-2022.

"DPR berusaha membangun keyakinan kepada masyarakat dengan menekan pemerintah untuk menggaungkan bahwa vaksin halal dan aman untuk masyarakat terutama anak-anak. Tapi, hal tersebut dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab," kata Anggota Komisi IX DPR RI F-PKS, Netty Prasetiyani dalam keterangannya, Minggu (23/1/2022).

Setelah beredarnya video vaksin kosong, pelaku vaksin kosong di Medan sudah tertangkap dan dalam penanganan aparat kepolisian.

Menanggapi ramainya permasalahan vaksinasi, Komisi IX merespons akan membentuk panitia kerja (panja) untuk mendalami isu ini.

"Akibat banyaknya permasalahan dari hulu ke hilir di sektor vaksinasi, membuat komisi IX bersepakat untuk membentuk panitia kerja vaksin," ucapnya.

Tahap pembentukan ini sambil menunggu tiap fraksi mengutus anggotanya untuk bergabung ke dalam panja vaksin.

Panja ini selain merespon dan menyoroti mengenai roadmap vaksin primer (dosis 1 dan 2), anggaran vaksin, target serta cakupan vaksinasi, juga berbagai isu dan permasalahan lainnya.

"Banyak hal yang akan kita dalami, sebut saja, jenis dan keteserdiaan logistik vaksin di lapangan dan rantai pasoknya, ketersediaan tenaga vaksinator, strategi tata kelola KIPI, sinkronisasi data vaksinasi, upaya pengelolaan limbah vaksin yang sesuai dengan standar, Vaksin untuk lansia dan Vaksin untuk anak, vaksin booster, vaksin kadaluarsa, keberpihakan pada vaksin dalam negeri dan banyak lagi," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Lebih lanjut, DPR berharap dengan terbentuknya panja ini membuat pemerintah lebih serius dan sungguh-sungguh dalam penanganan pandemi khususnya vaksinasi.

"Kita bentuk panja ini bukan untuk mengancam pemerintah, tapi ini adalah bentuk tugas counterpart sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat," pungkasnya.