TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Staf Khusus Menteri PAN-RB Bidang Penanganan Radikalisme, Tony Surya Putra mengatakan terdapat 27 ASN yang terbukti lakukan pelanggaran radikalisme pada 2021.

Jumlah tersebut didapat dari 91 aduan kepada pemerintah mengenai adanya ASN yang diduga melakukan tindakan atau kegiatan radikalisme. 

"Hasil dari Investigasi yang melibatkan 11 Kementerian lembaga termasuk BNPT, BIN, sehingga dapat kita simpulkan ada 27 aparatur sipil negara yang terbukti melakukan pelanggaran radikalisme sebagaimana yang diatur dalam SKB 11 Kementerian lembaga dalam penanganan radikalisme yaitu 11 jenis pelanggaran radikalisme," kata Tony dikutip dari Youtube Kementerian PAN RB, Kamis, (3/2/2022).

Jumlah tersebut kata Tony meningkat dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 terdapat 11 ASN yang terbukti melakukan kegiatan radikalisme melalui media sosial.

Baca juga: Polri Sebut Bukan Leading Sector Wacana Pemetaan Masjid untuk Cegah Radikalisme

Kegiatan tersebut diantaranya menyebarkan konten yang bermuatan SARA, konten yang memuat kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah serta konten yang menyesatkan.

Terhadap ASN yang terbukti melakukan kegiatan radikalisme, Menteri PAN-RN Tjahjo Kumolo, menurutnya telah mengeluarkan rekomendasi kepada para pejabat pembina kepegawaian baik itu di lementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah baik provinsi, kota, Kabupaten. Surat rekomendasi tersebut isinya meminta untuk segera dijatuhi hukuman disiplin.

"Sehingga harapannya apa yang sudah ditangani oleh Satgas ini, ada dampak deterrent terhadap aparatur sipil negara yang lain sehingga tidak melakukan kegiatan-kegiatan maupun aktif di media sosial terkait dengan adanya kegiatan radikalisme," katanya.