TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani kembali menerapkan sejumlah pembatasan aktivitas di gedung dewan akibat kasus corona yang melonjak.

Di antaranya sejak kemarin ia memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi anggota dewan menyusul sembilan dari wakil rakyat itu kini dinyatakan positif Covid-19.

Puan mengatakan, jumlah tersebut belum termasuk staf atau karyawan lain yang bekerja di lingkungan kompleks parlemen yang jumlahnya total mencapai 152 orang.

Dengan total kasus itu ia menyatakan DPR memberlakukan WFH per Kamis (3/2) kemarin. "Sistem WFH (work from home) akan kembali diterapkan mulai hari ini," ujar Puan dalam keterangannya, Kamis (3/2).

Baca juga: Viral Pamflet Dilantas Polda Metro Razia Masker di Warteg, Melanggar Denda Bayar Rp 250 Ribu

Baca juga: Ikuti Surat Edaran Kemendikbudristek, PTM 50 Persen di DKI Jakarta Berlaku Hari Ini 

Dia menjelaskan keputusan ini diambil usai Rapat Pimpinan (Rapim) DPR dan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.

Hasil rapat antara lain juga memutuskan, sistem kerja kedinasan akan berlaku fleksibel dengan kapasitas kehadiran maksimal 50 persen setiap hari.

Sementara, rapat-rapat komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) dengan mitra kerja hanya akan dihadiri oleh maksimal 30 persen peserta dengan waktu maksimal sampai pukul 15.30 WIB.

Rapat fisik tetap boleh digelar di Gedung DPR dengan durasi maksimal 2 jam.

Selain itu, para pihak yang hadir dalam rapat pun ikut dibatasi.

Misalnya dari mitra kerja, hanya menteri dan pendamping yang diizinkan hadir fisik.

Sementara, dari komisi DPR hanya pimpinan komisi dan kapoksi yang diizinkan masuk ruang rapat.

"Aturan pembatasan di area kompleks DPR yang berada di Senayan, Jakarta, mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2022 hingga pemberitahuan lebih lanjut," katanya.

Baca juga: Covid-19 kembali Merebak di Kompleks Parlemen, DPR Batasi Peserta Rapat Jadi 30 Persen

Baca juga: Sepekan Lebih, Polisi Masih Kesulitas Ungkap Kasus Tabrak Lari Pesepeda di Pasar Minggu

Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, dari 9 anggota DPR yang terdeteksi positif Covid-19, tujuh di antaranya terpapar Covid-19 setelah mengikuti rapat kerja Komisi X DPR RI.

Mereka mayoritas terpapar saat menghadiri rapat dan membuka masker di dalam ruangan.

Muhaimin mengaku mendapat informasi tersebut dari Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda.

"Rapat di Komisi X [DPR]. Kalau enggak salah tujuh [orang terpapar]," kata Muhaimin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (3/2).

"Ya benar yang paling banyak klaster rapat, pertemuan tertutup dan membuka masker," kata Muhaimin.

Dia menjelaskan, pihaknya telah melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan rapat di DPR.

Menurutnya, pihaknya memutuskan membatasi jumlah peserta yang hadir secara fisik sebanyak 30 persen.

Menurut Cak Imin, peserta rapat yang hendak hadir secara fisik pun harus menjadi swab antigen lebih dahulu.

Dia menambahkan, pihaknya juga akan memperketat pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19. "Jadi evaluasi rapat maksimal 30 persen dari anggota komisi dan swab antigen," kata Ketua Umum PKB itu.

"Kita minta supaya tidak membuka masker sama sekali. Makan [dan] minum di ruang terbatas lah," imbuhnya.

Baca juga: Kasus Omicron Melonjak, P2G Minta Kepala Daerah Tak Paksakan PTM 100 Persen

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan, total kasus positif Covid-19 di lingkungan Gedung DPR hingga kemarin sudah mencapai 152 orang.

"Sudah nambah lagi, sekarang udah 152 barusan, setengah jam yang lalu. Itu yang terbaru," kata Indra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/2).

Indra menjelaskan, 152 kasus Corona tersebut merupakan gabungan antara anggota DPR, ASN, hingga tenaga ahli.

Sebelumnya, Indra mengatakan bahwa jumlah kasus Corona di lingkungan DPR bertambah menjadi 142 kasus.

"Jadi untuk hari ini yang positif saya sebut positif itu kemarin 97 kemarin sore + 45 orang jadi 142 orang," kata Indra.(tribun network/mam/yud/dod)