TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menanggapi soal museum holocaust Yahudi di Minahasa, Sulawesi Utara.

Dia pun menyarankan sebaiknya museum itu diganti.

"Saya bilang soal museum itu enggak ada hubungannya dengan sejarah dan histori Indonesia. Bukan ditutup, ganti saja namanya yang lebih sesuai dengan Indonesia," kata dia di Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (4/2/2022).

Pergantian nama tersebut, dikatakan Jazilul, untuk meredam polemik yang ada dalam beberapa hari terakhir ini.

"Daripada berpolemik, dirobohkan juga enggak ada gunanya. Lebih baik museum-museum itu memang disesuaikan yang ada di sana, atau di Indonesia secara umum," tandas Wakil Ketua MPR RI tersebut.

Dubes Jerman Hadir di Peresmian Museum Holocaust di Minahasa, Ini Tanggapan Kemlu RI

Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) memberikan tanggapan terkait kedatangan Duta Besar (Dubes) Jerman untuk Indonesia dan Timor Leste Ina Lepel ke Museum Holocaust di Minahasa, Sulawesi Utara, Kamis (27/1/2022) lalu.

Baca juga: MUI Kritik Pembangunan Museum Holocaust di Tondano: Tidak Relevan, Maksudnya Apa ?

Juru bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah mengatakan sebagaimana Dubes RI di luar negeri, Dubes asing di RI pun memiliki sejumlah agenda yang berhubungan dengan kepentingan bilateral negaranya.

Para Dubes asing dapat melakukan kunjungan ke wilayah tertentu di negara akreditasinya, sesuai dengan kepentingan bilateral di negara tersebut.

“Jadi dalam hal ini, Dubes kita di suatu negara dapat melakukan kunjungan kerja atau apapun itu ke berbagai wilayah di wilayah kerja mereka. Saya melihat ini sebagai salah satu hal yang kurang lebih sama, seorang Duta Besar asing di Indonesia melakukan kunjungan kerja di berbagai wilayah atau tempat di tanah air kita,” kata Faizasyah di Press Briefing, Kamis (3/2/2022).

Terkait museum Holocaust sendiri, Jubir Kemlu mengatakan pertanyaan tentang museum lebih cocok jika ditanyakan kepada instansi yang menangani aspek kebudayaan, edukasi dan sebagainya.

Menurutnya hal ini juga lebih tepat ditanyakan pemerintah daerah dimana museum tersebut berada, dalam hal ini Pemprov Sulawesi Utara.

Namun pihaknya memastikan keberadaan museum tersebut di Indonesia tidak mempengaruhi posisi Indonesia untuk  memberikan dukungan kepada Palestina.

“Jadi ini juga tidak mempengaruhi posisi Indonesia dalam melihat konflik palestina dan Israel. Dan posisi Indonesia terkait Palestina juga tidak mengalami perubahan atau pergeseran,” ujarnya.