Politisi PAN Minta Pemerintah Waspadai Agenda Terselubung di Balik Kehadiran Museum Holocaust
Guspardi menilai keberadaan museum itu bisa diduga sebagai bentuk provokatif, tendensius dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Penulis: Reza Deni
Editor: Dewi Agustina
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PAN, Guspardi Gaus, mendukung sikap sejumlah tokoh yang mengkritisi dan menolak kehadiran museum Holocaust serta pameran foto Holocaust di Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.
Guspardi mendesak pemerintah untuk mendengarkan dan merespons penolakan dari berbagai ormas Islam dan elemen masyarakat lainnya dengan mengambil tindakan untuk menutup museum Holocaust ini.
"Apalagi museum itu ditengarai menjadi yang pertama didirikan di ASEAN. Kenapa harus didirikan di Indonesia? Kan masih ada negara lain di ASEAN yang jelas-jelas punya hubungan diplomatik dengan Israel," ujar Guspardi kepada wartawan, Jumat (4/2/2022).
Dia juga menilai ini perlu diwaspadai dan dicurigai sebagai bentuk agenda terselubung oleh pihak-pihak tertentu.
"Pihak yang ingin mendapatkan pengakuan politik termasuk membangun narasi dan wacana normalisasi hubungan diplomatik Israel dengan Indonesia. Pemerintah harus berhati-hati dan patut waspada," kata dia.
Menurutnya pendirian museum Holocaust di Tondano ini tentu akan melukai hati dan perasaan rakyat Palestina.
Selain itu, dia menilai keberadaan museum itu bisa diduga sebagai bentuk provokatif, tendensius dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
"Bangsa Indonesia sudah sejak dulu sampai sekarang mendukung kemerdekaan dan perjuangan rakyat Palestina dari penindasan yang dilakukan Israel. Dan Indonesia juga punya utang sejarah kepada rakyat Palestina, karena Palestina negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia," katanya.
Dia mengingatkan bahwa semenjak berdiri Republik Indonesia tidak pernah mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel.
Sebab Indonesia berpandangan bahwa kebijakan yang diambil oleh Israel tidak sesuai dengan pembukaan UUD 1945:
"Bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," tutur politisi PAN ini.
Legislator Komisi II DPR RI itu menjelaskan, konflik berkepanjangan antara Palestina dengan Israel tak kunjung terselesaikan sampai hari ini karena ulah kesewenangan dan kekejaman serta kezaliman yang dilakukan oleh Israel itu sendiri.
"PBB bahkan melabeli Israel sebagai negara Zionis dan menjadi salah satu negara pembunuh anak terbesar di dunia," kata dia.
Guspardi mengatakan bahwa gerakan Zionisme yang telah berhasil mendirikan negara Israel dengan melakukan perampasan, penjarahan dan penjajahan kepada rakyat Palestina, sama jahatnya dengan Holocaust Nazi.
Baca juga: Respons Kemenlu RI Sikapi Kehadiran Dubes Jerman dalam Peresmian Museum Holocaust di Minahasa
"Museum Holocaust itu sendiri kalau diperlukan justru untuk Israel sendiri. Sebagai pihak yang mengaku menjadi korban kekejaman tentara Nazi, semestinya bisa menyadarkan Israel untuk tidak mengulangi kesalahan yang serupa kepada rakyat Palestina," kata dia.
Jadi, pembangunan museum Holocaust di Tondano itu tidak penting dan tidak ada urgensinya didirikan di Indonesia.
"Juga kontraproduktif dengan sikap pemerintah Indonesia yang mendukung dan membela rakyat Palestina dari berbagai kekejaman yang dilakukan Zionis Israel," kata dia.
"Alangkah baiknya jika yang dibangun itu museum yang menggambarkan tindak kekerasan dan kebiadaban Israel kepada bangsa dan rakyat Palestina," kata Guspardi.