TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Istana menanggapi konflik yang terjadi di desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

Termasuk juga di dalamnya menanggapi pernyataan YLBHI yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertanggungjawab atas konflik masyarakat yang enggan membebaskan lahannnya untuk penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk pembangunan waduk di Kabupaten Purworejo itu.

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan persoalan tersebut harus dilihat secara jernih agar tidak bias.

Yang pasti kata dia pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Semuanya perlu dilihat secara jernih agar tidak bias dari kondisi yang sesungguhnya. Pembangunan pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan itu tujuan akhirnya," kata Moeldoko kepada wartawan, Rabu, (9/2/2022).

Terkait diterjunkannya aparat kepolisian di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Selasa kemarin, kata Moeldoko akan dievaluasi.

Sebelumnya dalam video di media sosial aparat dengan senjata lengkap mendatangi Desa Wadas.

Aparat mendampingi petugas BPN yang akan melakukan pengukuran tanah.

Namun, terjadi ketegangan dengan warga yang menolak pembebasan lahan sehingga berujung penangkapan.

"Semua akan dievaluasi," ujar Moeldoko.

Untuk diketahui sekitar 64 warga Desa Wadas yang menolak pembebasan lahan ditangkap aparat kepolisian.

Mahfud MD: Situasi dan Kondisi di Desa Wadas Normal dan Kondusif, Semua Warga Sudah Dilepaskan

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan perkembangan terkini terkait situasi di Desa Wadas Purworejo Jawa Tengah yang sempat dikabarkan ricuh kemarin.

Mahfud di antaranya mengatakan semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan seakan-akan terjadi suasana mencekam di desa Wadas pada hari Senin (7/2/2022) sama sekali tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan terutama di media sosial.