TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Survei Populi Center mencatat hasil survei terkait persepsi publik soal perhelatan Formula E yang digelar Pemprov DKI Jakarta.

"Pada isu terkait Formula E, ketika responden ditanya seberapa yakin bahwa penyelenggaraan Formula E dapat menggerakkan perekonomian masyarakat DKI Jakarta pasca Covid-19."

"Sebesar 50,1 persen (sangat yakin 6,8 persen, yakin 43,3 persen) menjawab yakin," kata Peneliti Populi Center, Rafif Pamenang Imawan, Rabu (9/2/2022).

Rafif juga memaparkan hasil survei soal adakah unsur korupsi dalam penyelenggaraan Formula E.

"Sebesar 32 persen masyarakat menilai ada unsur korupsi dalam kasus Formula E," katanya.

Lalu saat ditanya soal keterlibatan Gubernur DKI Anies Baswedan, Rafif memaparkan hasil yang dijawab para responden.

"Ketika ditanya apakah percaya atau tidak percaya bahwa Gubernur Anies Baswedan terlibat dalam kasus Formula E, sebesar 59,8 persen (tidak percaya 54,8 persen, sangat tidak percaya 5 persen) menjawab tidak percaya Anies Baswedan terlibat," kata dia.

Populi Center menyelenggarakan survei ini di DKI Jakarta mulai tanggal 26 Januari hingga 1 Februari 2022 dengan sampel responden tersebar secara proporsional di 60 kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.

Metode pengambilan data dalam survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 600 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error (MoE) ± 4 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Ketua DPRD: Ada Ijon Sebelum Aturan Anggaran Formula E Disahkan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dimintai keterangannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Selasa (8/2/2022).

Permintaan keterangan terkait dugaan korupsi dalam ajang balap mobil listrik Formula E di Jakarta.

"Menyampaikan hari ini seputaran permasalahan penganggaran daripada Formula E," ucap Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/2/2022).

Prasetyo berujar, ada permintaan dana untuk penyelenggara Formula E sebelum aturan anggaran rampung.