Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Klarifikasi Kepala Desa Wadas Terkait Konflik Antarwarga dan Kepolisian

Lurah desa Wadas memberi tanggapan terkait konflik bendungan bener yang melibatkan warganya dengan kepolisian.

Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in Klarifikasi Kepala Desa Wadas Terkait Konflik Antarwarga dan Kepolisian
Dok Humas Polda Jateng
Area pembangunan proyek Bendungan Bener di wilayah Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (8/2/2022). 

TRIBUNNEWS.COM- Konflik antara aparat gabungan TNI dan Polri dengan warga di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, menjadi sorotan.

Lurah atau Kepala Desa Wadas, Fahri, memberi tanggapan terkait apa yang terjadi lapangan kemarin.

Menurutnya narasi adanya tindakan represif itu tidak benar.

"Untuk di lapangan, warga saya juga kodusif saja, untuk pelaksaan pengukuran tanah yang sudah dijadwalkan saat itu ada 3 hari juga berjalan dengan lancar," ujar Fahri dikutip dari Apa Kabar Indonesia Pagi tvOneNews, Kamis (10/2/2022).

"Memang ada berita-berita yang hoax itu, mungkin kita perlu klarifikasi mana yang betul dan mana yang tidak," tambahnya.

Fahri juga mengatakan proyek strategi nasional ini berjalan dengan koordinasi dan sosialisasi yang bertahap.

"Selama ini dari proyek strategi nasional ini dilaksanakan diawalnya juga koordinasi, sosialisasi ke masyarakat dari ahapan-tahapan dilalui," kata Fahri.

Baca juga: Pengerahan Aparat di Desa Wadas Banjir Kritikan: Minta Ditarik dari Lokasi hingga Kapolri Evaluasi

Baca juga: Diduga Ada Maladministrasi, Ombudsman Bakal Lakukan Investigasi Soal Pengamanan Polisi di Desa Wadas

Berita Rekomendasi

Lurah Desa Wadas ini juga membenarkan terkait beberapa warganya yang menolak adanya proyek ini.

Fahri menegaskan terkait penolakan ini disebabkan karena warga belum memahami efek domino yang positif dari proyek ini bagi masyarakat.

"Ya, itu ada sekitar 25 orang itu mungkin karena belum tahu ini adalah proyek yang harus dilaksanakan pihak pemerintah, nantinya saya akan koordinasi lagi ke warga yang tanahnya belum boleh diambil untuk bendungan bener itu," ujar Fahri.

"Sebenarnya pemerintah sudah memberikan sosialisasi ke masyarakat, nantinya akan mendapat Pendapatan Asli Daerah (PAD), ada wisata dan sebagainya yang nantinya akan dikelola BUMdes, kemudian hasilnya juga akan dikembalikan ke masyarakat," tambahnnya.

Alasan penolakan

Proyek Bendungan Bener ini memerlukan pasokan batuan andesit sebagai material pembangunan.

Oleh pemerintah, kebutuhan batuan ini diambil dari Desa Wadas.

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas