Pemerintah Evaluasi Insiden Penangkapan Warga Desa Wadas
Jaleswari Pramodhawardani menilai bahwa pengamanan aparat saat mendampingi BPN melakukan pengukuran lahan di Desa Wadas, perlu dievaluasi.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menilai bahwa pengamanan aparat saat mendampingi BPN melakukan pengukuran lahan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah perlu dievaluasi.
Pengamanan pengukuran lahan untuk penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk pembangunan bendungan tersebut dinilai berlebihan, sehingga terjadi penangkapan puluhan warga.
"Perlu adanya evaluasi," katanya saat dihubungi, Rabu, (9/2/2022).
Dalam evaluasi tersebut nantinya akan ada verifikasi fakta di lapangan terkait insiden penangkapan warga tersebut.
Sehingga keputusan tidak hanya bersandar pada informasi di media sosial saja.
Baca juga: Deputi V KSP Nilai Pengamanan Aparat Saat Dampingi BPN di Desa Wadas Berlebihan
Untuk diketahui beredar video di media sosial aparat berseragam lengkap menyisir rumah warga dan melakukan penangkapan terhadap mereka yang menolak penambangan batu andesit di wilayahnya.
"Saat ini hal tersebut sedang dilakukan pemerintah, untuk memastikan duduk perkara insiden tersebut," katanya.
Setelah verfikasi fakta di lapangan, kata dia, maka akan diputuskan langkah apa yang akan diambil terkait insiden tersebut. Apabila terjadi pelanggaran prosedur oleh aparat maka akan ada tindakan atau sanksi baik itu yang diatur oleh peraturan internal maupun undang-undang.
Baca juga: Mabes Polri: Semua Warga Desa Wadas yang Ditangkap Sudah Dikembalikan
"Yang jelas di tingkat legal formil, setiap bentuk pelanggaran prosedur di tingkat operasional oleh aparat, sudah ada pengaturan terkait penindakan dan proses hukumnya, baik yang sifatnya peraturan internal maupun di Undang-Undang," pungkasnya.
