Pengerahan Aparat di Desa Wadas Banjir Kritikan: Minta Ditarik dari Lokasi hingga Kapolri Evaluasi
Soal Pengerahan Aparat di Desa Wadas, tuai kritikan dari sejumlah pihak: Minta Ditarik dari Lokasi hingga Kapolri lakukan evaluasi.
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Arif Fajar Nasucha
TRIBUNNEWS.COM - Pengerahan ratusan aparat ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (8/2/2022) banjir kritikan dari sejumlah kalangan.
Diketahui, sekitar 250 personel dikerahkan untuk mendampingi kegiatan pengukuran lahan dalam rangka pembangunan Bendungan Bener.
Tak berjalan mulus, pengukuran lahan berujung ricuh.
Baca juga: Diduga Ada Maladministrasi, Ombudsman Bakal Lakukan Investigasi Soal Pengamanan Polisi di Desa Wadas
Diduga terjadi dugaan aksi kekerasan yang dilakukan aparat kepada warga saat kejadian.
Bahkan, sejumlah warga sempat dilakukan penangkapaan yang kini sudah dibebaskan.
Pengerahan aparat ini lantas menuai kecaman dari berbagai pihak, pemerintah dan aparat diminta lebih mengedepankan cara persuasif untuk mengatasi konflik Desa Wadas itu.
1. Politisi hingga Komnas HAM Minta Aparat Polisi Ditarik dari Lokasi
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim, menilai Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo perlu merespons positif pernyataan PBNU agar menghentikan tindakan represif aparat polisi kepada warga, khususnya dalam konflik di Desa Wadas, Purworejo.
"Sekaligus saya minta agar Kapolri menarik seluruh pasukan polisi dari Desa Wadas dan sekitarnya."
"Ketika rakyat telah menjadi korban, apa pun dalil yang dipakai, pasti tidak bisa diterima akal sehat dan hati nurani," kata Luqman dalam pesan yang diterima Tribunnews.com , Kamis (10/2/2022).
Baca juga: Pasca Konflik di Desa Wadas, Bagaimana Pengaruhnya terhadap Elektabilitas Ganjar Jelang Pilpres 2024
Menurut dia, kekerasan aparat polisi hanya melengkapi derita dan kesengsaraan warga yang selama ini telah manjadi korban agitasi para provokator dan hasutan makelar kasus (markus) yang menunggangi permasalahan pembebasan lahan milik warga.
Namun, Luqman tetap memberikan apresiasi kepada Kapolri yang telah memerintahkan pembebasan puluhan warga Desa Wadas yang ditangkap dan ditahan polisi.
Anggota Komisi II DPR RI itu menilai ada indikasi adanya hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab kepada warga di Desa Wadas yang memperkeruh suasana desa itu.
"Untuk memulihkan suasana damai dan tenteram di Desa Wadas dan sekitarnya, saya minta Badan Intelijen Negara (BIN) mengerahkan sumber daya secukupnya guna melakukan identifikasi pihak-pihak yang selama ini memperkeruh situasi di Desa Wadas," kata dia.
Hal senada juga disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.
Beka meminta aparat yang bertugas di Desa Wadas ditarik dari lokasi.
Baca juga: Soal Konflik Desa Wadas, Mahfud MD Minta Masyarakat Tak Terprovokasi
Ia juga mendorong dilakukannya evaluasi total pendekatan aparat serta memberi sanksi kepada petugas yang terbukti melakukan kekerasan kepada warga.
“Komnas HAM meminta kepada Polda Jawa Tengah menarik aparat yang bertugas di Desa Wadas, dan melakukan evaluasi total pendekatan yang dilakukan serta memberi sanksi kepada petugas yang terbukti melakukan kekerasan kepada warga,” ucap Beka Ulung Hapsara, dikutip dari Kompas TV, Rabu (9/2/2022).
2. Diminta Gunakan Cara Persuasif
Kritikan juga datang dari gedung parlemen, tepatnya Wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco.
Dasco merasa prihatian atas terjadinya kericuhan dalam proses pengukuran lahan di Desa Wadas.
Ia meminta aparat kepolisian mengedepankan upaya persuasif dan humanis menangani konflik di Wadas.
"Kami tentu prihatin terhadap masalah tersebut, kami imbau aparat kepolisian untuk mengedepankan langkah persuasif dan humanis," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2022) melansir Tribunnews.com.
DPR juga mengimbau agar pemerintah melakukan dialog dengan masyarakat, agar tak ada pihak yang dirugikan dalam kasus tersebut.
"Kemudian kita minta kepada pemerintah untuk melakukan dialog-dialog sehingga tidak terjadi konflik yang merugikan semua pihak," ujar Dasco.
3. Kapolri Didesak Evaluasi Aparatnya
Sementara itu, pengarahan aparat di Desa Wadas ini juga berujung pada desakan Kapolri untuk evaluasi.
Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi tindakan represif yang dilakukan aparat Polda Jawa Tengah (Jateng) terhadap warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.
Baca juga: Legislator PKS Minta Kementerian ESDM Tidak Terbitkan IUP Andesit di Wadas
Sebab insiden penangkapan setidaknya terhadap puluhan warga ke kantor polisi sudah terjadi, kendati akhirnya sudah dilepaskan.
"Peristiwa itu sangat memprihatinkan, dimana mereka yang ditangkap karena menolak pengukuran tanah telah mendapat intimidasi serta ancaman fisik bahkan pemukulan."
"Disamping, adanya sweeping handphone kepada masyarakat dan jaringan internet terputus," ujar Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, sebagaimana diberitakan Tribunnews.com, Kamis (10/2/2022).
Kejadian ini, kata Sugeng, dinilai identik dengan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan aparat pada masa Orde Baru.
Dimana, sejumlah personel dengan cukup banyak dikerahkan untuk menggusur rakyat yang tertindas.
Padahal, kalau tindakan kekerasan itu terus dilakukan oleh Polri setelah keluarnya UU Kepolisian, maka Polri akan bisa dijauhi masyarakat dan wajah Polri menjadi buram.
"Kepercayaan terhadap Polri menjadi merosot. Sebab, di tubuh Polri tidak mencerminkan adanya Reformasi Polri yang telah dicanangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menjunjung hak asasi manusia (HAM)," jelas Sugeng.
(Tribunnews.com/Shella Latifa/Reza Deni/Chaerul Umam/Igman Ibrahim)(Kompas TV/Ninuk Cucu)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.