Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, kini masyarakat Indonesia kembali dihadapkan dengan isu kedelai. 

Mahal dan langkanya kedelai di pasaran membuat sejumlah pedagang tahu dan tempe berencana menggelar aksi mogok produksi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi minta pemerintah segera mengambil langkah taktis jangka pendek dan panjang untuk mengintervensi isu kedelai yang setiap tahun terus terjadi di Indonesia.

“Yang harus dilakukan pemerintah adalah mendorong agar jumlah produksi ditingkatkan, jangka pendek menyiapkan ketersediaan kedelai itu sendiri sesuai dengan kebutuhan pasar dengan melakukan intervensi karena ini adalah sebuah kebutuhan mendasar dari pangan rakyat,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya, Senin (21/2/2022).

Dedi meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan segera melakukan langkah dalam mendorong ketersediaan kedelai di pasaran sekaligus menstabilkan harga. 

Sebab harga akan stabil saat kedelai ada dan mudah didapat.

Baca juga: Harga Kedelai Naik, Warung Makan di Ancol Tak Sediakan Menu Tahu dan Tempe Hari Ini

“Kedelai di kita memiliki kualitas baik, dan itu rasanya enak dibanding yang impor. Tapi sering kali untuk kepentingan tempe kurang diminati karena ukurannya dianggap kecil dibanding impor yang ukurannya besar. Itu yang mendorong pedagang menyukai kedelai impor,” katanya.

Selain itu minimnya produksi dalam negeri tak lepas dari kurangnya minat petani karena secara ekonomis harga kedelai jauh di bawah padi dan jagung. Sehingga dalam hal ini juga perlu intervensi agar ada langkah strategis dalam mengatasinya.

Pemerintah, kata Dedi, dalam hal ini Kementerian Pertanian harus segera membuat perencanaan mulai dari penanaman serentak, penyediaan lahan, bibit unggul yang sesuai kebutuhan pasar Indonesia, tenaga pendamping hingga sejumlah alat produksi pasca panen.

Baca juga: Aksi Mogok Produsen Tahu-Tempe Supaya Pemerintah Segera Cari Solusi Atasi Harga Kedelai

“Karena pasca panen harus ada mesin pemanas, mesin pemilahnya, kalau perlu disediakan karung kedelai. Karena salah satu problem di kita ini adalah karung dari petani bukan murni untuk kedelai tapi bekas. Kemudian kedelai tidak dalam keadaan bersih karena bercampur dengan bahan lain. Sehingga pembeli tidak tertarik lagi,” ucapnya.

“Sehingga pemerintah harus intervensi. Karena kalau tidak ada intervensi sampai kapanpun kita akan impor,” lanjut Dedi.

Menurut Dedi, DPR tidak memiliki kewenangan untuk melakukan langkah teknis di lapangan. 

Sehingga beberapa hari lalu pihaknya telah melakukan rapat gabungan. Sayangnya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tidak hadir sehingga rapat ditunda.

Baca juga: Kedelai Mahal, Perajin Tempe Tahu Mogok, Pemerintah Disarankan Barter Kedelai dengan Batubara