TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan pembangunan kawasan inti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dikutip dari Kompas.com, kawasan inti yang dimaksud adalah kompleks Istana Kepresidenan dan gedung-gedung Kementerian.

“Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggaranya (pembangunan IKN) dari mana?"

"Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian, memang itu semuanya dari APBN,” jelas Jokowi saat memberikan sambutan peresmian Kantor DPP Partai NasDem di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2022).

Sementara, perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan kawasan inti adalah setara dengan 20 persen dari total anggaran yang diperlukan untuk membangun kawasan IKN.

Oleh karena itu, 80 persen dari sisa keperluan anggaran akan diambilkan dari berbagai sumber seperti investi secara langsung oleh investor.

Adapun anggaran pembangunan IKN berdasarkan hitungan Bappenas mencapai Rp 466,9 triliun.

Sehingga dana dari APBN sendiri hanya 20 persen atau Rp 90 triliun.

Presiden juga menegaskan, pembangunan IKN Nusantaran diharuskan 70 persen areanya harus menjadi area hijau.

“Lalu yang kedua, 80 persen kendaraan yang ada atau perputaran mobilitas dari satu ke tempat lain atau mobilitas orang itu didukung oleh 80 persen transportasi publik.”

“Jadi bukan mobil pribadi,” jelas Jokowi.

“Kemudian 80 persen lebih (dari penggunaan energi) nanti akan menggunakan energi hijau, yaitu dari hidropower yang kita bangun di Sungai Kayan di Kalimantan Utara,” imbuhnya.

Sehingga, kata Jokowi, mobilitas masyarakat dari satu titik ke titik lain hanya memerlukan waktu 10 menit saja.

“Jadi 10 minute city dari satu titik ke titik lain 10 menit saja. Dan kita akan memberikan prioritas kepada, yang pertama adalah pejalan kaki. Orientasinya ke sana,” ujar Jokowi.