TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia (PWKI) mendukung program pemerintah terkait green economy.

Hal itu diwujudkan dengan menghadirkan narasumber dari PT PLN dan Mind-ID sebagai narasumber dalam Indonesia Outlook 2022 yang hadir dalam Buka Tahun Baru Bersama PWKI Ke-17 secara online, Selasa (22/02/2022).

Nara sumber yang dihadirkan adalah Evy Haryadi, Direktur Perencanaan Korporat PT PLN, dan Dany Amrul Ichdan, Direktur Hubungan Kelembagaan Mind-ID.

Kesimpulan dari Outlook Indonesia 2022 ini adalah upaya perlindungan lingkungan hidup dan perwujudan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat merupakan amanat bagi semua bangsa dan negara tanpa terkecuali.

Baca juga: Buka Tahun Baru Bersama PWKI, Ini Pesan Firli Bahuri Untuk Wartawan

Dalam paparannya, Evy Haryadi mengemukakan PLN sebagai agen pemerintah di COP26 sudah mendeklarasikan kembali komitmen “net zero emission 2060”.

Bahkan PLN telah menandatangani proyek dengan ADB berupa early retirement melalui energy transition mechanism.

Proyek tersebut adalah mekanisme “pension” lebih awal untuk pembangkit listrik berbahan bakar batu bara atau PLTU dan mulai menggantikannya dengan pembangkit-pembangkit EBT (Energi Baru dan Terbarukan).

“Ini adalah komitmen green energy dari Presiden Indonesia, dan PLN sebagai salah satu agen pemerintah yang mendukung rencana pemerintah,” jelas Haryadi yang hadir secara virtual dalam acara tersebut yang dipandu dari studio mini R. Syailendra, Gedung Asta Gatra, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Menurut Haryadi, pada sektor ketenagalistrikan terdapat emisi CO2 sebesar 240jt ton CO2 eq tahun 2020 yang diperkirakan tanpa mitigasi akan mencapai 920jt ton CO2 eq di 2060.

Sedangkan pada sektor transportasi terdapat emisi CO2 sebesar 280jt ton CO2 eq di 2020 dan diperkirakan tanpa mitigasi akan mencapai 860jt ton CO2 eq di 2060.

“PLN sudah berkomitmen agar mencapai net zero emission di 2060 dan ini akan membutuhkan semangat serta resources yang cukup besar,” ujarnya.

Lebih jauh Haryadi menjelaskan bahwa PLN sudah membuat rencana umum ketenagalistrikkan yang akan berusaha memenuhi bauran energi sebesar 25% pada tahun 2025, memenuhi NDC target nasional penurunan emisi 29% di tahun 2030, dan net zero emission di tahun 2060.

Namun, pembangunan EBT ini mengalami kondisi trilema, yaitu kondisi dimana terdapat hal yang harus di trade-off yang terkait dengan environment sustainability, energy security, dan affordability.

Environment sustainability, jelas dia, sangat erat dengan green dan dekarbonisasi namun membawa biaya yang cukup besar karena sampai saat ini pengganti pembangkit konvensional batubara masih cukup mahal sehingga mempengaruhi sisi affordability yaitu kemampuan pemerintah untuk membiayai dan masyarakat mampu membeli dengan tarif yang wajar.

“Ini adalah tantangan yang di dalamnya terdapat opportunity. Sebagai contoh sektor transportasi, upaya terbesar penurunan emisi pada sektor ini adalah menggunakan electric vehicle, yang akan turut menurunkan impor migas Indonesia yang selama ini menyebabkan defisit pada neraca anggaran berjalan.

Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi EBT yang cukup besar seperti hidro, panas bumi dan lain-lain. Indonesia juga memiliki sumber-sumber mineral yang cukup besar dan akan menjadi tulang punggung teknologi EBT, seperti timah, nikel, dan lithium yang akan menjadi bahan dasar PLTS, PLTB, dan lainnya.

Terkait keputusan Presiden Joko Widodo yang melarang untuk melakukan ekspor bahan-bahan mentah, Haryadi menilai hal tersebut membawa dampak positif transisi industri hulu, seperti tumbuhnya industri smelter, yang perlu dikembangkan ke arah hilir, hingga Indonesia dapat memproduksi sendiri baterai dan solar panel, yang tentunya akan menumbuhkan industri Indonesia dan opportunity ini harus dicapai.

“Dalam penerapan green energy, kita melihat adanya tantangan dan kita melihat adanya opportunity. Marilah kita jalankan tantangan tersebut, serta kita ambil opportunitynya agar Indonesia tetap terus tersenyum,” pungkas Evy Haryadi.

Sementara Dany Amrul Ichdan, Direktur Hubungan Kelembagaan Mind-ID menegaskan sebagai holding pertambangan, Mind ID menjalankan mandat konstitusi untuk mengelola sumber kekayaan alam Indonesia, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat tanpa terkecuali.

MIND ID akan mengelola dan melakukan eksplorasi dan eksploitasi bagi semua daerah-daerah pertambangan yang ada di Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mencukupi pasar dunia dengan tetap memerhatikan perlindungan lingkungan hidup.

MIND ID optimis bahwa 2022 akan lebih baik lagi dan tidak hanya menggantungkan proses bisnis dan revenue stream dari harga komoditas dunia tapi juga sekaligus menjalankan mandat untuk melakukan eksplorasi secara lebih agresif lagi, karena masih banyak spot-spot, wilayah-wilayah izin usaha pertambangan yang belum terutilisasi dengan baik, ini menjadi opportunity dan challenging tersendiri bagi MIND ID Group.

“Presiden Jokowi meminta MIND ID secara grup yang merupakan agen negara harus menyukseskan program pemerintah. Oleh karenanya, semangat merah putih yang menjadi jiwa raganya MIND ID, harus tegak lurus dengan misi Presiden. Pak Jokowi ingin agar MIND ID tidak hanya sekedar ekspor produk mentah, maka hasil olahan tambang perlu diolah lagi dalam bentuk barang setengah jadi, barang yang dapat memberikan nilai tambah dengan penguatan hilirisasi. Hal ini menyebabkan perlu dibangun smelter-smelter baru di Indonesia agar program hilirisasi bisa menghasilkan produk-produk yang bersifat end-product yang bisa langsung dikonsumsi oleh industri,” jelasnya.

Salah satu penguatan hilirisasi, lanjut Dany, adalah dalam ekosistem industri baterai melalui kerjasama MIND ID, Pertamina, dan PLN membentuk holding Indonesia Battery Corporation untuk produksi baterai. Baterai adalah masa depan Indonesia karena hilirnya adalah bahan baku untuk mobil listrik. Mobil listrik ini adalah penyumbang zero emission, sehingga menjadi penyumbang terbesar untuk mengurangi emisi karbon. Jadi menuju kepada zero emission dengan optimalisasi perangkat transportasi publik dengan mengganti menjadi mobil listrik. Ini merupakah salah satu penguatan dari hilirisasi yang dimaksud pemerintah dalam program besar MIND ID.

Mengenai ESG dan Dekarbonisasi yang masuk dalam G20 yang sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi di tahun 2015 kesepakatan Paris Agreement dan SDG, maka BUMN menyusun inisiatif dekarbonisasi, ada 3 scope yang dibuat. Yang pertama adalah yang berkaitan dalam core business produksi yaitu dengan mengganti teknologi yang ramah lingkungan. Kedua adalah yang berkaitan dengan industri penunjang, seperti transportasi dikonversikan ke yang ramah lingkungan, dan scope ketiga adalah yang tidak berkaitan langsung seperti mitra-mitra strategis atau supplier MIND ID Group yang didorong dalam persyaratan menjadi rekanan adalah mereka yang memenuhi emisi standard tertentu.

Ini merupakan komitmen dalam rangka inisiatif carbon MIND ID dalam menuju zero emisi di tahun 2060. Jadi dalam setiap tahun harus diukur berapa persen penurunan dari emisi karbon (carbon initiative) dalam proses bisnis.

Terdapat 6 tren global yang membuat MIND ID harus fit, agile dan adaptive (ESG dan dekabronisasi, pemulihan ekonomi global pasca Covid 19, clean energy transition, geopolitik, regulasi, penurunan produktivitas eksplorasi pertambangan dan industry 4.0).

Baca juga: Gubernur DKI Apresiasi Kontribusi PLN Atasi Masalah Sampah di Jakarta

Tren Green Economy dan Energy Transition, mulai dari negara di luar seperti Amerika, Tiongkok, Jepang dan sebagainya memang dituntut untuk dapat mengurangi level dari emisi karbon. Dengan target penurunan emisi Indonesia 29% dari BAU di tahun 2030, dan 41% dengan bantuan Internasional, serta target carbon neutral di 2060.

Terakhir, Dany mengungkapkan bahwa dalam pertambangan ada peluang dan tantangan untuk bisa beradaptasi dalam tren dekarbonisasi. Komoditas akan mendapatkan banyak manfaat dari sustainable economy, karena di semua industri perlu adanya sustainability path. Makanya MIND ID juga memiliki sustainability pathway sebagai pilar strategis untuk program keberlangsungan, karena harus menjadi perusahaan yang terjamin keberlangsungannya bagi anak cucu dan cicit ke depan,” pungkasnya.

Amanat Pasal 33 UUD 1945

Sementara itu, AM Putut Prabantoro, pendiri dan sekaligus penasihat PWKI menegaskan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan selalu mengacu kepada sumber kekayaan alam dan cabang-cabang perekonomian yang penting serta menguasai hajat hidup orang banyak.

Ini merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945 serta Pembukaan UUD 1945, yang merupakan cara untuk mencapai cita-cita ideologi bangsa meuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila serta Pembukaan UDD 1945.

“Hal itu merupakan arah kebijakan dan tugas yang diemban oleh BUMN seperti PLN dan Mind ID yang mengacu pada sustainibilitas sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup,” tandas Putut yang merupakan Taprof bidang Idiologi dan Sosial Budaya, Lemhannas RI.

Baca juga: Politikus PKS Sebut Transformasi Lemhannas Butuh Barisan Solid

Dalam hal ini, lanjut Putut, wartawan membutuhkan pencerahan dan penjelasan secara komprehensif mengenai hal tersebut.

Dukungan PWKI ini berpijak pada Ensiklik Laudato si (Bumi Sebagai Rumah Bersama) yang dikeluarkan pada 24 Mei 2015 oleh Paus Fransiskus yang mengkritik konsumerisme serta pembangunan tanpa terkendali.

Paus Fransiskus juga menyesalkan terjadinya kerusakan lingkungan dan pemanasan global.

Dengan Ensiklik itu, Paus Fransiskus mengajak semua umat manusia untuk mengambil aksi global yang terpadu dan segera. Vatican mempublikasikan Ensiklik tersebut dalam 8 bahasa (Italia, Jerman, Inggris, Spanyol, Perancis, Polandia, Portugis dan Arab).