TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) Kompas
mengeluarkan survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin mencapai 73.9

Ketua Umum PP GMKI, Jefri Gultom, mengapresiasi kerja dari Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kita sangat mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi yang bekerja keras dan memperhatikan kepentingan rakyat," kata dia.

Menurut dia, survei itu membuktikan hasil kerja selama ini berdampak.

Namun terkait wacana perpanjangan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kata dia, itu terhadang tembok Konstitusi.

Baca juga: PP GMKI: Pembangunan Ibu Kota Negara yang Baru Harus Jadi Simbol Identitas Nasional

Sebagai negara yang kedaulatan tertingginya berada di tangan rakyat, menurut dia, pemerintah tak perlu ikut-ikutan merespon isu susulan itu.

"Pemerintah harus fokus bekerja. Segala wacana, aspirasi itu diakumulasikan dalam sistem demokrasi kita melalui kanal-kanal yang tersedia dan terakhir kita tunggu saja respon DPR/MPR," ujarnya.

GMKI juga menghimpun isu ini dengan teliti sebagai bagian dari pilar Demokrasi.

"Namun sekali lagi, kita minta pemerintah tak ikut-ikutan. Jangan sampai isu ini mengganggu kinerja sehingga program prioritas jadi meleset," kata dia.

Dia meminta pemerintah jangan terpancing dan ikut-ikutan menyusun strategi.

Baca juga: Dalam Webinar GMKI-GAMKI, Menteri Bahlil Kembali Bahas Tentang Pemilu 2024

"Ya kita harap pemerintah jangan tergoda dan diam-diam menyusun siasat dan strategi. Angka Survei kadang naik kadang turun. Cukup bekerja saja tulus lalu biarkan rakyat menilai dan memutuskan secara rasional untuk nasibnya mendatang," ungkap Jefri.

Dijelaskannya bahwa, sejak awal reformasi, tren politik Indonesia sudah berubah dan semua calon pemimpin Negara sudah memakai trend itu, yaitu, 'menyembunyikan motif politik'.

"Lihat saja, hampir semua kandidat mengelak jika ditanya soal suksesi. Tapi kinerja dan penampilannya diam-diam mengarah kesana. Motifnya disembunyikan. Kemudian, elite-elite politik memantau Survei Popularitas dan Elektabilitas. Alasannya, 'scientific base'. Kan itu sudah sering dipakai. Jadi biarlah isu 3 periode ini domain rakyat, bukan domain Pemerintah. Program harus betul-betul berdampak," tandas Jefri.

Ia, memaparkan pemerintah sudah berhasil menjalankan program strategis pembangunan infrastruktur seperti pembangunan kawasan danau toba, pembangunan jalan dan perumahan daerah tertinggal di Sumatera Barat, pembangunan bendungan di Jawa Barat, Jawa tengah, Nusa Tenggara Timur, pembangunan IKN di Kalimantan Timur, serta pembangunan jalan trans Papua.