Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Wacana Penundaan Pemilu, Staf Mensesneg: Jangan Seret-seret Pemerintah

Staf khusus Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan bahwa pemerintah tidak tahu menahu soal rencana tersebut. 

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Wacana Penundaan Pemilu, Staf Mensesneg: Jangan Seret-seret Pemerintah
Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini dalam diskusi bertajuk Menelaah Proses Perpindahan Ibu Kota Negara yang disiarkan kanal YouTube ILUNI UI, Sabtu (19/2/2022). 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Sejumlah Ketua Umum Parpol menyuarakan penundaan Pemilu. Bahkan mereka sedang menampung aspirasi penundaan Pemilu tersebut untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Staf khusus Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan bahwa pemerintah tidak tahu menahu soal rencana tersebut. 

"Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik. Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," kata Faldo, Senin, (28/2/2022).

Saat ini menurutnya, pemerintah sedang fokus untuk bangkit dari Covid-19 yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat segala lapisan.

Pemerintah fokus memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin.

" Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," tuturnya.

Baca juga: Pengamat Nilai PDIP dan Gerindra Bakal Konsisten Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

Faldo mengatakan Presiden sedang total mengawal transformasi besar, pembangunan ibu kota Nusantara sebagai upaya perubahan mindset.

Berita Rekomendasi

Pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan, dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan.

" Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," pungkasnya. 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas