DPD RI Minta Pemerintah Tak Ubah Ekosistem Hutan Saat Bangun IKN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komite III DPD RI asal Jakarta, Sylviana Murni mengatakan pemerintah perlu menaruh fokus pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada ekosistem lingkungannya.

Terlebih pemerintah juga telah menetapkan konsep rancangan IKN sebagai forest city, atau pembangunan yang keberadaan hutan.

"Harus dipikirkan apakah nanti kalau sudah jadi ibu kota ekosistemnya jadi berubah," kata Sylviana dalam diskusi daring Kosadata bertajuk 'Merancang IKN Jadi Smart Forest City', Kamis (3/3/2022).

Adapun berdasarkan data, wilayah IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur memiliki kawasan hutan produksi seluas 63.434 hektare dari luas IKN sebesar 256.654 hektare.

Selain itu, wilayah IKN juga memiliki kawasan hutan konservasi yaitu Tahura Bukit Soeharto seluas 64.814 hektare dari luas IKN.

Wilayah IKN pun memiliki keanekaragaman hayati. Sebaran keanekaragaman hayati di IKN ini, ditandai dengan jumlah tumbuhan di Kalimantan Timur sekitar 527 jenis tumbuhan, 180 jenis burung, lebih dari 100 mamalia, 25 jenis herpetofauna dan terdapat spesies dengan status konservasi tinggi dan endemik.

Baca juga: Pemindahan IKN Dinilai Bukti Nyata Kepedulian Pemerintahan Jokowi Terhadap Pembangunan di Luar Jawa

"Yang sangat kaya, sangat beragam, ini jangan sampai hilang. Sementara yang lain banyak yang sudah punah," jelasnya.

Menurut Sylviana konsep pembangunan IKN yang mengusung Forest City harus mampu memaksimalkan sumber daya yang ada, dengan tetap menjaga ekosistem hutan Kalimantan Timur.

"Kalau kita lihat, ini harus terjadi kolaborasi, kota modern, smart juga, tentu saja harus cantik, dan dia sustainable atau berkelanjutan dengan kekayaan hutan tropis yang dimiliki Kalimantan Timur," pungkas Sylviana.