TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait isu penundaan Pemilu 2024 yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan.

Jokowi meminta kepada semua pihak untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi atau Undang-undang Dasar 1945.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (5/3/2022).

Menurut Jokowi siapa saja boleh memberikan usul terkait penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan.

Baca juga: Bawaslu Matangkan Strategi Hadapi Pemilu Serentak 2024

Pasalnya, Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga semua pihak bisa bebas berpendapat.

"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat," terang Jokowi.

Namun, Jokowi menegaskan, jika terkait pelaksanaan pemilu maka semua harus tunduk dan taat pada konstitusi.

"Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," tegasnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Beri Pernyataan Tegas Menyikapi Wacana Penundaan Pemilu

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio berharap, agar wacana usulan penundaan Pemilu 2024 ini segera hilang dan tak jadi pembicaraan yang berkelanjutan.

Pasalnya, Hendri menilai, penundaan Pemilu sangat tidak tepat dan tak sesuai konstitusi negara.

"Marilah kota doakan penundaan Pemilu 2024 itu segera selesai usulannya, tidak ada dan tidak terlaksana. Karena itu yang terbaik untuk negeri ini," kata Hendri Satrio saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (5/3/2022).

Hendri juga meminta agar usulan penundaan Pemilu 2024 ini menjadi pelajaran bagi semua kalangan.

Baca juga: Soal Wacana Penundaan Pemilu, Jusuf Kalla: Itu Tak Sesuai Konstitusi, Sebagian Besar Tak Setuju

Dimana, seluruh kelompok masyarakat harus patuh dan taat pada konstitusi yang ada.

"Dan, ini harus bisa menjadi pelajaran siapapun, kelompok masyatakat manapun untuk taat konstitusi, tidak berhianat pada konstitusi," ucapnya.

Ia juga menilai, bahwa usulan penundaan Pemilu merupakan bagian dari upaya mengkudeta kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Dan tidak berusaha mengkudeta KPU. Karena KPU lembaga negara yang sah, menyelenggarakan Pemilu dan dia sudah menentukan itu," tambahnya.

Lebih lanjut, Hendri meminta agar usulan wacana penundaan Pemilu segera dihentikan.

Baca juga: Nasib Wacana Penundaan Pemilu 2024 Akan Menguap Bersama Dengan Penolakan Parpol Koalisi Jokowi

"Jadi jangan lagi ada niat-niat jahat untuk menghianati demokrasi dan merusak Indonesia. Semoga idak ada lagi usaha-usaha menunda Pemilu," tegasnya.

Diketahui, wacana penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 yang diusulkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menjadi polemik di tengah masyarakat, beberapa hari belakangan.

Sejumlah ketua umum partai politik (parpol) pun menyambut baik usulan tersebut.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, misalnya, menyetujui usulan tersebut. Respons positif juga disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyebut bahwa pihaknya siap membicarakan aspirasi soal penundaan pemilu.

Namun, ada empat partai koalisi pemerintah, yakni PDI Perjuangan, Gerindra, PPP dan Nasdem yang secara tegas menyatakan menolak wacana penundanan Pemilu 2024.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)

Baca berita lainnya terkait Masa Jabatan Presiden.