TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir.

Sejumlah partai politik (parpol) seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, hingga Partai NasDem sudah tegas menolak wacana yang digulirkan oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar itu.

Meski pada saat yang sama ada juga yang mendukung wacana itu. Seperti Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Sementara di kalangan petinggi ormas, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Yahya Cholil Staquf menilai wacana penundaan pemilu 2024 itu masuk akal untuk dilakukan.

"Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini," kata Kiai Staquf saat mengunjungi korban gempa di Pasaman Barat, Sumatera Barat, beberapa waktu.

Namun pada saat yang sama, sebagian besar warga Nahdlatul Ulama (NU) justru menolak wacana itu.

Mayoritas warga NU justru ingin pemilu tetap diselenggarakan pada 2024.

Baca juga: Pakar Hukum Tata Negara Pertanyakan Faktor Ekonomi Jadi Alasan Tunda Pemilu 2024

Hal itu setidaknya tercermin dari survei yang dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 25 Februari - 1 Maret 2022.

"Sekarang coba kita cek basis massa masing-masing. Orang yang berasa dekat dengan NU-nya, meskipun Ketua PBNU-nya merasa bahwa penundaan pemilu masuk akal, namun 71,3 persen warga NU mengatakan pemilu tetap harus diadakan 2024," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam webinar yang diselenggarakan Masyarakat Ilmu Pemerintah Indonesia (MIPI), Sabtu (5/3/2022).

Tak hanya dari warga NU, penolakan juga datang dari warga Muhammadiyah.

Menurut Burhan, dari hasil surveinya, jumlah warga Muhammadiyah yang menolak penundaan pemilu bahkan lebih banyak lagi.

Burhan menjelaskan sebanyak 80,7 persen warga Muhammadiyah ingin pemilu tetap diselenggarakan pada 2024 mendatang.

"Coba kita cek basis partai, kita punya pertanyaan pemilu legislatif 2019 kemarin milih partai mana, 9,7 persen responden kami memilih PKB, hampir 70 persen pemilih PKB sendiri juga tidak setuju dengan klaim ketua umumnya, Cak Muhaimin," tegasnya.

Begitupun dengan pemilih PAN, tercatat ada 81,9 persen yang menolak penundaan pemilu. Menurut Burhanuddin, temuan ini cukup luar biasa.