TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha menyebut partainya belum menentukan sikap terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Fraksi PPP di DPR akan tetap menunggu hingga MPR menggelar agenda pembahasan usulan penundaan pemilu lewat amandemen UUD 1945.

"PPP belum bersikap sepanjang MPR yang anggotanya 711 orang yang terdiri atas 575 Anggota DPR dan 126 anggota DPD tidak memiliki agenda untuk mengamandemen UUD RI 1945," kata Tamliha dalam keterangannya, Sabtu (5/3/2022).

Tamliha menyayangkan sebab usulan baru disampaikan dalam bentuk lisan, belum resmi secara tertulis. Terlebih kata dia, PPP juga tak pernah diajak bicara membahas usulan tersebut.

"PPP tidak alergi terhadap usulan PKB, Golkar dan PAN yang mengusulkan penundaan pemilu. Namun penundaan Pemilu tersebut masih tataran lisan dan belum bentuk tertulis," kata anggota Komisi I DPR itu.

"Kami sebagai anggota koalisi pemerintahan Jokowi belum pernah diajak diskusi oleh Presiden Jokowi untuk penundaan Pemilu," tambah dia.

Baca juga: Pernyataan Jokowi Tanggapi Usulan Penundaan Pemilu 2024 Dinilai Kurang Tegas

Sekjen PPP Arwani Thomafi sebelumnya menegaskan bahwa partainya tegas taat kepada konstitusi dalam menyikapi isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Dia tak ingin isu penundaan Pemilu 2024 ini sampai melupakan sejarah reformasi.

"PPP akan memilih menjalankan amanat konstitusi, PPP akan memilih mengawal amanat reformasi untuk spirit reformasi itu harus kita tuntaskan. Dan kalau kita lihat penundaan atau ide penundaan pemilu datangnya tiba-tiba," ujarnya, Kamis (3/3/2022).

Menurut Arwani, bagi PPP berat rasanya melupakan semangat reformasi yang sudah ada.

Terlebih, kepuasan masyarakat dengan kepemimpinan Presiden Jokowi jangan sampai bertolak belakang dengan semangat reformasi.

"Dengan bagaimana seorang Pak Jokowi muncul dari semangat reformasi, bagaimana tokoh tokoh yang di kita semua di partai politik juga, muncul dari reformasi kita harus mengorbankan sejarah itu," ucapnya.

Dia menambahkan, PPP siap untuk lanjutkan tahapan-tahapan Pemilu 2024. Selain itu fokus pada persoalan-persoalan yang ada terutama terkait pemulihan ekonomi.

"Dan tentu semuanya akan memberikan kepastian bagi kita pemilu akan berjalan di 2024," ucap Arwani.

Adapun Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP sekaligus Wakil Ketua MPR, Arsul Sani mengimbau agar wacana penundaan pemilu dihentikan di ruang publik.

"Wacana penundaan Pemilu lebih baik dihentikan dan diakhiri diskursusnya di ruang publik," kata Arsul kepada wartawan, Sabtu (5/3/2022).

Ia meyakini usulan tersebut akan ditolak oleh masyarakat. Hal itu kata Arsul terbukti lewat hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga.

"PPP punya keyakinan jika ditanyakan kepada seluruh rakyat misalnya melalui referendum pun, maka hasilnya mayoritas rakyat tidak akan setuju," ucap Arsul.

Wakil Ketua MPR RI itu meminta semua pihak untuk fokus mengurusi hal-hal yang lebih penting. Misalnya menangani bahan-bahan pokok yang naik.

"Lebih baik kita fokus pada persoalan-persoalan konkrit yang sekarang masih menggelayuti kehidupan sehari-hari rakyat seperti kenaikan beberapa bahan pokok dan kelangkaan minyak goreng. Sementara para pemangku kepentingan langsung pemilu seperti KPU, Kemendagri dan Kom II DPR RI bisa terus bekerja untuk memfinalisasikan tahapan-tahapan Pemilu," tuturnya.(tribun network/yud/dod)