Kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Jabar Tertinggi, Begini Tanggapan Kang Emil
Tingginya jumlah penduduk, buat Jawa Barat menduduki peringkat pertama kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan jumlah 58.395 kasus
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews.com Aisyah Nursyamsi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki angka kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.
Data Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, Jawa Barat menduduki peringkat pertama kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan jumlah 58.395 kasus.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan rasa prihatin terhadap maraknya kekerasan perempuan dan anak.
"Sangat prihatin mendengar peristiwa dan maraknya kekerasan perempuan dan anak. Oleh karena itu secara fudamental kita mengutuk keras segala bentuk kekerasan pada mansuia khususnya perempuan," ungkap Ridwan Kamil dalam acara launching Catatan Tahunan 2022 Komnas Perempuan secara virtual, Senin (7/3/2022).
Menyikapi hal ini, Ridwan Kamil menyatakan jika Jabar sudah memiliki banyak program pemberdayaan perempuan dan anak.
Tujuannya untuk memutuskan segala bentuk kekerasan. Setidaknya kasus dapat dikurangi dan seiring berjalannya waktu bisa hilangkan.
Baca juga: Saat Membuka Munas AMPI, Ridwan Kamil : AMPI Jaya, Golkar Menang, Airlangga Presiden
"Kita ada Sekolah Perempuan Gapai Impian dan Cita-Cita, Sekoper Cinta). Dimana ibu rumah tangga kita kembalikan sekolah dalam berbentuk informal,"papar Ridwan lagi.
Harapannya, dengan program Sekolah Sekoper Cinta ini dapat menguatkan ketahanan keluarga, psikologi, ekonomi dan sebagainya.
Di sisi lain Jabar kini telah memiliki hot line jika ada kasus kekerasan rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan.
Ridwan Kamil pun menyampaikan saat ini Jawa Barat memiliki gerakan berani cegah tindak kekerasan untuk melaporkan kekerasan perempuan dan anak.
Namun menurut Ridwan Kamil program ini tidak berjalan hanya dari sisi pemerintahan saja. Ia meminta semua lini untuk bekerjasama, saling bersinergi menyukseskan program ini.
"Dalam membangun negeri ada kolaborasi, harus ada kolaborasi akademisi, pengusaha, pemerintah, komunitas dan media.
Dengan sinergi, kami meyakinkan kekerasan terhadap perempuan," pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.