TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah dapat memberdayakan keberadaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Menurutnya, PKK merupakan mesin besar yang mampu bekerja hingga menjangkau keluarga sebagai komunitas terkecil dalam sistem kemasyarakatan.

Hal itu disampaikan Mendagri saat memberi arahan pada puncak acara peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-50 yang berlangsung secara luring dan daring dari Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Tanjungpinang, Selasa (8/3/2022).

"Tidak banyak negara yang memiliki sistem yang bisa mencakup sampai basis terkecil (keluarga)," ujar Mendagri dalam arahannya pada kegiatan bertajuk "Lima Puluh Tahun Gerakan PKK, Berbakti untuk Bangsa, Berbagi untuk Sesama" tersebut.

Baca juga: Kemendagri Pastikan Persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi ASN, Keluar Hari Ini

Dengan potensi itu, kata Mendagri, PKK menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat program pembangunan.

Saat ini, kata dia, PKK telah banyak mendukung program pembangunan baik di bidang sandang, ketahanan pangan, percepatan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan sebagainya.

Mendagri menjelaskan, pemerintah daerah (pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat memberdayakan PKK melalui berbagai langkah.

Misalnya dengan memberikan hibah untuk mendukung program PKK. Selain itu, pemda dapat melibatkan program PKK ke dalam kegiatan yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal itu misalnya dilibatkan dalam kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan, penanganan stunting, dan sebagainya.

Pelibatan program itu dilakukan sejak perencanaan penganggaran yang dilakukan pemda.

Mendagri mengatakan, dirinya telah memerintahkan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) dan Pelaksana Harian (Plh.) Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) agar saat mereview Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat melihat apakah ada program yang melibatkan PKK atau justru sebaliknya.

"Karena ibu-ibu ini mau bergerak sebetulnya, dan mesin mereka luar biasa," kaya Mendagri.

Upaya lainnya, lanjut Mendagri, pemda dapat mendorong para perusahaan agar memberikan dana corporate social responsibility (CSR) atau bekerja sama dengan PKK dalam mendukung berbagai program kegiatan. Kepala daerah memiliki kekuatan agar perusahaan dapat memberikan dukungan tersebut.

Mendagri menekankan, tanpa adanya berbagai dukungan pemda tersebut, keberadaan PKK menjadi tak maksimal.

Ia menyadari telah banyak daerah yang bergerak mendukung PKK.

Mendagri pun berharap, gelaran peringatan HKG PKK ke-50 tersebut dapat menjadi momentum bagi semua pihak terutama kepala daerah untuk semakin mendukung dan memberdayakan keberadaan PKK.

Adapun gelaran tersebut dihadiri oleh berbagai jajaran PKK, seperti Ketua Umum Tim Penggerak (TP) PKK Tri Tito Karnavian, Ketua TP PKK Provinsi Kepri Dewi Kumalasari Ansar, kader PKK, sejumlah organisasi wanita, dan sebagainya.

Selain itu, acara tersebut juga dihadiri Gubernur Kepri Ansar Ahmad, bupati/wali kota se-Kepri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Kepri, dan banyak pihak lainnya yang tergabung secara daring maupun luring.