TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rumah Demokrasi punya cara yang unik menyikapi sebuah kebijakan politik.

Termasuk ketika ramai usul penundaan masa jabatan presiden atau penundaan Pemilu Presiden.

Rumah Demokrasi termasuk yang sejak awal menolak tegas niat elite politik menunda Pemilu 2024.

Perlawanan terhadap keinginan elite itu dituangkan lembaga yang dipimpin mantan Ketua Panwaslu Ramdansyah ini dalam bentuk lagu bergenre dangdut.

"Bersamaan dengan hari Musik Nasional 9 Maret, kami melahirkan lagu "Pemilu (tetap) 2024" dengan bahasa Indonesia dan Banyumasan," ujar Ramdansyah, Rabu (9/3/2022).

Ramdansyah mengatakan inti dari lagu itu adalah elit politik baik eksekutif maupun legislatif harus menjalankan pemilihan presiden sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

Perlawanan narasi dengan menggunakan genre Dangdut menjadi pilihan karena disukai masyarakat dari berbagai kelas terutama kelas menengah ke bawah.

Musik dangdut menjadi musik kritis dan menjadi corong kepentingan rakyat.

Perlawanan narasi tunda Pemilu 2024 dengan musik Dangdut ini pernah dilakukan Raja Dangdut Rhoma Irama di era Orde Baru.

Baca juga: MK Buka Peluang Beri Legal Standing Ke Prinsipal Perorangan Dalam JR Terkait Presidential Threshold

"Raja Dangdut mendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melawan Partai Golkar yang berkuasa saat itu. Dukungan Rhoma menyebabkan PPP mempermalukan partai berkuasa dengan kekalahan di DKI Jakarta," ujarnya.

Pada akhirnya perlawanan terhadap Golkar yang merupakan partai penguasa Orde Baru tidak hanya dilakukan oleh musisi Dangdut.

Di akhir jatuhnya rezim Orde Baru banyak komunitas musik yang menantang otoritarianisme.

"Musisi seperti Iwan Fals kerap menyanyikan lagu kritis terhadap pemerintah. Di Yogya ada musisi Rock yang tergabung dalam Komunitas Seni Yogyakarta di Maliboro, Yogyakarta menolak kekerasan yang muncul di belahan lain Indonesia"ujarnya.

Mantan Sekjen Partai Idaman ini juga mencontohkan perlawanan musisi terhadap otoritarianisme juga pernah dilakukan oleh John Lennon.

Dalam film dokumenter John Lennon vs USA, digambarkan John Lennon sebagai musisi kelompok musik the Beatles ditakuti Pemerintahan Nixon tahun 1970-an awal.

"Saat itu Lenon berpartisipasi aktif dengan bernyanyi di konser untuk menolak campur tangan invasi AS ke Vietnam Selatan," tambahnya.

Grup Band Beatles juga dimasa jayanya pernah menampilkan lagu-lagu anti perang. Lagu-lagu ini menjadi sangat popular di Rusia. Akhirnya muncul lelucon bahwa perang dingin yang tengah berlangsung saat itu dimenangkan blok Barat, bukan dengan senjata nuklir tetapi oleh lagu-lagu Beatles.

Ia menegaskan musik-musik bermuatan politik memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan karena dua hal. Pertama, karena liriknya yang bermuatan politik. Kedua, karena penyanyinya.

Dari lirik musik John Lennon, Rhoma Irama dan musisi lainnya, bisa membakar semangat rakyat untuk ikut serta melakukan perlawanan terhadap upaya pelanggaran konstitusi.

Ramdansyah mengutip pernyataan David King Dunaway dalam tulisannya tentang Music and Politcs in the United States (1987) menyebutkan musik menjadi musik politik karena lirik atau melodinya yang berisikan penilaian politik.

Musik politik ini dapat menyebabkan terjadi perlawanan sosial.

"Lirik lagu-lagu dari John Lenon dan Beatles merupakan nilai atau pandangan hidup John Lenon, demikian Rhoma dengan lirik-lirik tentang Pemilu dan Keindonesiaan. Sementara itu lirik lagu "Pemilu (tetap) 2024 menjadi nilai bagi penulis/penyanyinya tentang pandangan demokrasi dan konstitusi", tambahnya.

Ramdansyah mengakui musisi tengah terkendala oleh pandemi Covid 19 dan Corona. Tetapi musik tidak pernah berhenti untuk menyampaikan pesan penolakan termasuk Presiden Joko Widodo yang pernah menyatakan menolak penundaan Pemilu Presiden.

"Tetapi hari ini, kekuatan narasi tunda Pemilu masih terus bergema. Karenanya, counter narasi masih harus terus dibunyikan dan ada peran musisi juga didalamnya untuk ikut berwacana tentang tunda Pemillu," tutupnya.

Seperti diketaui, wacana soal penundaan Pemilu 2024 kembali menghangat setelah Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan wacana tersebut.

Gayung bersambut, Ketum PAN Zulkifli Hasan juga setuju soal usulan ini, ia beralasan situasi pandemi masih terjadi.

Sementara itu, Ketum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada 24 Februari 2022 sempat berdialog dengan petani di Siak, Riau.

Baca juga: Wacana Masa Jabatan 3 Periode dan Penundaan Pemilu, Mahfud MD Jelaskan Sikap Jokowi

Aspirasi mereka ingin kebijakan yang sama dilanjutkan, kebijakan yang sama bisa terus berjalan dan ini yang akan dibawa Golkar untuk dibicarakan dengan partai politik (parpol) lainnya.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf ‘JK’ Kalla mengatakan isu menunda Pemilu 2024 dari jadwal yang telah ditetapkan adalah bentuk pelanggaran konstitusi.

Kalla mengingatkan semua pihak harus berhati-hati terhadap wacana penundaan pemilu.

Ia khawatir wacana penundaan pemilu akan berujung pada masalah, karena ada pihak yang ingin mengedepankan kepentingan pribadi.

Di sisi lain, Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo menanggapi soal wacana penundaan Pemilu 2024, yang tengah jadi perbincangan.

Presiden menyatakan, dalam ranah demokrasi, usulan penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden diperbolehkan; tapi Presiden Jokowi menegaskan semua pihak termasuk dirinya, harus tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi.