Hari Kedua EWG G20, Indonesia Dengar Paparan dari Engagement Grup Bidang Ketenagakerjaan
Anwar Sanusi menjelaskan engagement group yakni kelompok yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan ketenagakerjaan.
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memasuki hari kedua di pertemuan pertama Kelompok Kerja bidang Ketenagakerjaan G20 (The 1st Employment Working Group Meeting), diskusi dari engagement group mulai dilakukan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menjelaskan engagement group yakni kelompok yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan ketenagakerjaan.
Diantaranya seperti Business20, Community20, Civil20, Youth20, WomenLabor20.
"Kemarin diskusi anggota G20, hari ini diskusi dari engagement group yakni kelompok yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan ketenagakerjaan seperti Business20, Community20, Civil20, Youth20, WomenLabor20," ujar Anwar di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (9/3/2022).
Selain itu EWG G20 juga akan mendengar paparan dari negara di luar G20, yakni Kamboja (sebagai ketua ASEAN), Spanyol, dan Singapura.
Negara-negara tersebut akan memaparkan kebijakan pemerintah dalam hal isu-isu G20 ketenagakerjaan yang akan menjadi masukan dalam pertemuan tingkat menteri G20 September mendatang.
"Kita ingin mendengar pandangan kelompok-kelompok yang tersebut terkait isu yang saat ini kita angkat," ujarnya.
Baca juga: Presidensi G20 Indonesia Bakal Bahas Tiga Isu Prioritas Terkait Transformasi Digital
Indonesia mengusung tema utama Improving the Employment Condition to Recover Together (Meningkatkan Kondisi Kerja untuk Pulih Bersama).
Sekjen Kemnaker mengatakan pihaknya bertekad menjadikan Indonesia sebagai Tuan Rumah yang baik dalam perhelatan G20 di bidang ketenagakerjaan.
Meskipun setiap negara memiliki pengalaman dan masalah berbeda di bidang ketenagakerjaan, akan ada sejumlah kesamaan pengalaman dan gagasan ketenagakerjaan yang dapat diambil sebagai pelajaran dan rumusan kebijakan ketenagakerjaan.
"Kita belajar dari kesamaan untuk menghasilkan rumusan-rumusan kebijakan yang nanti dapat dilaksanakan oleh negara yang bersangkutan, dan tentunya bisa memberikan pelindungan secara signifikan kepada pekerja dan buruh," jelasnya.