TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dengan aturan tersebut, sejumlah layanan publik menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat administrasi.

Mulai dari jual beli tanah, pembuatan SIM, STNK, SKCK hingga pendaftaran haji dan umrah.

Inpres ini menuai sejumlah polemik dan lantaran masyarakat yang tak terdaftar sebagai BPJS Kesehatan akan kesulitan mengakses sejumlah layanan publik tersebut.

Baca juga: BPJS Kesehatan jadi Syarat Layanan Publik Tak Selaras dengan Narasi Jokowi Permudah Sistem Birokrasi

Lalu bagaimana nasib rakyat dengan adanya aturan baru ini? Kita akan membahasnya dalam Panggung Demokrasi Tribunnews "BPJS Syarat Segala Administrasi".

Bersama dua narasumber:

1. Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo

2. Pengamat Kebijakan Publik UGM, Gabriel Lele

Simak di YouTube Tribunnews.com, Rabu (9/3/2022) pukul 15.00 WIB, atau tonton di sini :

(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Fitriana Andriyani)