TRIBUNNEWS.COM - Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer, mengungkapkan sikap tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Nuel, biasa ia disapa, menyebut Jokowi tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

"Kita terakhir ketemu Presiden tanggal 23 (Februari) kemarin, Presiden menyampaikan ke kita, saya tidak akan mau," ungkap Nuel dalam program talkshow Overview Tribunnews, Kamis (10/3/2022).

Baca juga: Mayoritas Pemilih Parpol Koalisi Jokowi dan Oposisi Tidak Setuju Penundaan Pemilu 2024

Jokowi disebut juga sudah mengetahui pihak-pihak yang ingin menjerumuskan dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden.

"Presiden bilang saya nggak akan pernah mau sampai kapanpun, saya sudah tahu orang-orang ini siapa-siapa saja yang ingin menjerumuskan saya," ungkap Nuel mengutip perkataan Jokowi.

"Tidak perlu saya publish, sudah ketahuan di media siapa yang ngedorong-dorong ini, karena orang sekelilingnya (Presiden) semua," lanjut Nuel.

"Orang-orang ini keinginannya masa kekuasaannya ditambah, kemudian periodik bisnisnya juga berjalan, lantas fasilitas kekuasaan juga berjalan," sambungnya.

Baca juga: Kobar Dukung Presiden 3 Periode, Agar Program Pembangunan IKN Nusantara Berlanjut dan Selesai

Ditegaskan Nuel, wacana perpanjangan masa jabatan presiden bukan keinginan presiden, rakyat, maupun konstitusi.

"Ini keinginan oligarki yang ingin menghancurkan bangsa ini, yang ingin mengkhianati perjuangan kita di 1998, dan ingin menghianati demokrasi dan konstitusi."

"Mereka seperti monster yang tidak punya rasa takut, tidak punya rasa kemanusiaan," ungkapnya.

Secara tegas, Jokowi Mania menolak wacana tiga periode kepemimpinan presiden.

"Kita sudahi wacana tiga periode ini."

"Ini produk wacana yang sesat, kalau mau penguatan, penguatan demokrasinya aja, bukan personalnya," ungkap Nuel.

Baca juga: Golkar dan NasDem Sepakat Kawal Pemerintahan Presiden Jokowi Hingga Akhir Masa Jabatan

Pernyataan Mahfud MD

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, buka suara tentang wacana masa jabatan tiga periode maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

Mahfud bahkan menjelaskan bagaimana sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap perkembangan isu tersebut.

Dalam konferensi pers virtual yang disiarkan YouTube Kemenko Polhukam RI, Senin (7/3/2022), Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah membahas tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden.

"Di tubuh pemerintah sendiri sampai sekarang tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden dan Wapres."

"Baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun, tidak ada (pembahasan) di Pemerintah."

"Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan pembahasan masa jabatan tersebut," tegas Mahfud.

Justru Jokowi meminta agar segera ada penetapan terkait tanggal pemilu 2024.

Pernyataan tersebut jelas disampaikan Jokowi saat rapat dengan KPU di Istana Merdeka, Kamis (11/11/2021) lalu.

"Presiden berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana Merdeka pada tanggal 11 November 2021. Presiden menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024, sesuai dengan yang diusulkan oleh KPU dan DPR."

"Tanggal 14 Februari 2024 itulah yang kemudian disetujui KPU dan Pemerintah, melalui Raker di DPR tanggal 24 Januari 2022."

"Setelah itu Presiden menekankan lagi kepada saya selaku Menkopolhukam dan Mendagri agar betul-betul menyiapkan semua instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang," terang Mahfud.

Jadi sudah jelas, Jokowi telah memastikan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024 digelar tanggal 14 Februari 2024.

Untuk itu, Mahfud meminta kepada masyarakat untuk tidak mendesak pemerintahan terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden maupaun penundaan penyelenggaraan pemilu.

"Dengan demikian sikap presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024."

"Jadi tidak perlu didesak-desak lagi ke masalah-masalah di luar itu yang menjadi urusan urusan di luar pemerintahan," sambung Mahfud.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Galuh Widya W)

Berita terkait Masa Jabatan Presiden