Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti mengkritik daftar ciri penceramah radikal yang telah dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menurut Abdul Muti, langkah BNPT tersebut dapat menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat.

"Saya enggak tahu maksud dan tujuan BNPT menyampaikan ustaz yang radikal itu. Itu menimbulkan kontroversi baru dan kegaduhan yang tak perlu," ujar Abdul Muti di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2022).

Abdul Muti mengatakan situasi tersebut sama dengan pernyataan BNPT terdahulu mengenai pesantren yang terindikasi radikal.

Saat itu, ternyata data yang dipaparkan tersebut adalah data lama.

Baca juga: Deradikalisasi, BNPT Bangun Rusun Bagi Santri di Ponpes Utsman Bin Affan Dompu

"Seperti mereka sampaikan pesantren terindikasi radikal dan sebagainya. Ternyata data itu data lama tak lagi valid," ucap Abdul.

Sebelumnya, Dikretur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigadir Jenderal Ahmad Nurwakhid menyatakan soal penceramah radikal yang disampaikan Presiden Joko Widodo sebagai peringatan kuat untuk meningkatkan kewaspadaan nasional. 

Pernyataan Presiden pada Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI, Jakarta, Selasa, (1/3/2022) harus ditanggapi serius oleh seluruh kementerian, lembaga pemerintah dan masyarakat pada umumnya tentang bahaya radikalisme.

 
“Sejak awal kami (BNPT) sudah menegaskan bahwa persoalan radikalisme harus menjadi perhatian sejak dini karena sejatinya radikalisme adalah paham yang menjiwai aksi terorisme.  Radikalisme merupakan sebuah proses tahapan menuju terorisme yang selalu memanipulasi dan mempolitisasi agama”, tegas Nurwakhid saat dihubungi Sabtu (5/3/2022).

Nurwakhid mengurai lima indikator yang bisa dilihat dari isi materi yang disampaikan bukan tampilan penceramah.

Pertama, mengajarkan ajaran yang anti Pancasila dan pro idieologi khilafah transnasional.

Kedua, mengajarkan paham takfiri yang mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham maupun berbeda agama. 

Baca juga: KSAD Ingatkan Pangdam hingga Danrem: Jangan Undang Penceramah yang Sudah Terpapar Radikalisme

Ketiga, menanamkan sikap anti pemimpin atau pemerintahan yang sah, dengan sikap membenci dan membangun ketidak percayaan (distrust) masyarakat terhadap pemerintahan maupun negara melalui propaganda fitnah, adu domba, hate speech, dan sebaran hoaks.