Meskipun demikian, Ir Bambang Susantono, MCP, MSCE, Ph.D (52) tetap merasa sebagai tenaga kerja Indonesia biasa, dia pun berusaha merendah.

"Ah, saya cuma tenaga kerja Indonesia (TKI) biasa saja yang kebetulan bekerja di Filipina," kata Bambang, kelahiran Yogyakarta, 4 November 1963 saat disapa Tribunnews.com untuk wawancara khusus, Sabtu 6 Mei 2017.

"Di ADB saya dituntut untuk mengetahui dan menguasai berbagai bidang termasuk pendidikan, finansial dan sebagainya. Jadi ya memang benar kalau ada yang bilang belajar seterusnya sampai kita tua," tambahnya.

Bambang juga telah menulis beberapa buku seputar infrastruktur dan transportasi, salah satunya adalah “Manajemen Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah” yang menjadi panduan dalam melakukan terobosan dalam rangka pembangunan nasional.

Buku lain yang pernah ditulis oleh peraih penghargaan Satyalencana Karya Satya, Satyalencana Wira Karya dan Satyalencana Pembangunan ini antara lain berjudul “1001 Wajah Transportasi Kita”, “Strategi dalam Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah”, dan “Memacu Infrastruktur di Tengah Krisis”.

Dalam menangani kesemerawutan dalam sistem transportasi, Bambang Susantono mengusulkan pendekatan transportasi humanis, yang diawali dengan etika dalam bertransportasi.

Menurutnya, hal ini sangat penting untuk menjaga keteraturan dalam bertransportasi sehingga menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna.

Dalam hal konsep transportasi yang humanis, ia mengatakan bahwa selain melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya, sistem transportasi humanis harus memperhatikan empat aspek, yaitu angkutan umum harus tepat waktu agar bisa diandalkan oleh masyarakat, harus nyaman dan layak ditumpangi, tarif angkutan umum harus terjangkau dan terjamin keamanannya.

Tanggapan DPR

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menanggapi isu Bambang Susantono santer dikabarkan jadi calon kuat Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

Dia mengatakan, parameter calon kepala otorita IKN sepenuhnya ada di Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Apakah itu nama Bambang Susantono dan siapa kita juga tidak bisa menilai itu karena semua parameternya ada di presiden," kata Baidowi kepada Tribun, Rabu (23/2/2022).

Baidowi belum bisa menilai lebih jauh apakah sosok Bambang Susantono cocok menjadi kepala otorita IKN.

Namun, Baidowi mengingatkan bahwa penunjukan kepala otorita IKN sepenuhnya hak prerogatif kepala negara.

"Sekali lagi terkait penunjukan kepala otorita IKN itu merupakan hak prerogatif dari presiden. PPP tidak bisa menilai siapa siapa dan nama-nama yang layak menjadi kepala otorita IKN, semuanya tergantung kepada Presiden Joko Widodo," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu.