Laporan Wartawan Tribunnews, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Hetifah Sjaifudian menanggapi kegiatan camping yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo di areal Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (14/3) besok.

Hetifah mengatakan, kemah ini menjadi simbol dari upaya Jokowi dan Otorita IKN untuk mengambil kebijakan yang berbasis bukti alias evidence based policy.

Dengan merasakan langsung bagaimana kondisi geografis, alam dan lingkungan, juga kehidupan masyarakat setempat, Hetifah mengharapkan keputusan-keputusan yang akan diambil nanti lebih mencerminkan kebutuhan dan tantangan realita yang ada.

Jangan sampai para petinggi IKN hanya bermimpi membangun kota baru yang futuristik tanpa memperhatikan kondisi riil yang ada dengan seksama.

Baca juga: SoftBank Mundur dari Rencana Investasi di Proyek IKN Nusantara

"Beberapa hari lalu saya meninjau lokasi secara langsung, berdialog dengan masyarakat Sepaku. Memang medan yang ada sangat menantang. Fasilitas publik dan pelayanan dasar sosial maupun infrastruktur usaha dan ekonomi yang tersedia di sekitar lokasi masih sangat minim. Dengan demikian, membangun di areal IKN adalah pekerjaan yang sangat tidak mudah dan perlu dukungan serta kolaborasi banyak pihak," ujar Hetifah, kepada Tribunnews.com, Minggu (13/3/2022).

Baca juga: KSP: Pembangunan IKN Dirancang Berkelanjutan dan Tidak Berhenti di Pemerintahan Jokowi

Hetifah percaya dialog dua arah Jokowi dengan tokoh-tokoh adat akan meningkatkan level of acceptance atau penerimaan masyarakat Kalimantan terhadap pemindahan IKN ke wilayah Sepaku di Kalimantan Timur.

Ada tiga resep yang menurut Hetifah harus dilakukan oleh Otorita IKN pada tahap awal tugasnya.

Pertama, dia melihat perlunya segera menyusun struktur organisasi Otorita IKN yang ramping namun inklusif.

Lengkapi organisasi dengan figur-figur yang kompeten dan bebas dari kepentingan yang sempit.

Baca juga: Cerita Bambang Susantono dan Donny Rahajoe saat Diminta Pimpin Proyek IKN Nusantara

"Beri kesempatan pada tokoh lokal, organisasi profesi, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan dan juga media untuk ikut berkontribusi," jelasnya.

Kedua, Hetifah mengatakan pemerintah perlu secara paralel melakukan proses pemberdayaan masyarakat lokal dan menerapkan participatory planning yang lebih serius dan bermakna dengan melibatkan organisasi civil society dan kelompok-kelompok komunitas.

Ketiga, Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu meminta agar dibuka ruang-ruang penyaluran aspirasi dan pengaduan bagi mereka yang merasa dirugikan dalam proses pemindahan Ibu Kota.

"Ini harus dibuat mekanisme complaint handlingnya sehingga setiap pengaduan bisa ditindaklanjuti secara sunggunh-sungguh," ucapnya.