Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

POPULER NASIONAL Jokowi Bawa Indomie saat Kemah di IKN | Firli Bahuri Diduga Langgar 2 Kode Etik

Presiden Jokowi membawa Indomie saat berkemah di IKN bersama lima gubernur Kalimantan, hingga Firli Bahuri diduga melanggar 2 kode etik.

Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Daryono
zoom-in POPULER NASIONAL Jokowi Bawa Indomie saat Kemah di IKN | Firli Bahuri Diduga Langgar 2 Kode Etik
PRESIDENTIAL PALACE/Agus Soeparto
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo duduk di depan tenda untuk menginap di kawasan IKN, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, Menteri BUMN Erick Tohir, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (TRIBUNNEWS/PRESIDENTIAL PALACE/Agus Soeparto) 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini berita populer nasional Tribunnews.com yang dapat Anda simak dalam artikel ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Senin (14/3/2022).

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengajak serta lima gubernur Kalimantan untuk berkemah menikmati keindahan alam IKN Nusantara.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, diduga melanggar dua kode etik.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pun mendesak Dewan Pengawas KPK untuk segera memanggil Firli.

Baca juga: Asal Tanah dan Air yang Dibawa Ganjar hingga Ridwan Kamil ke IKN Nusantara

Baca juga: Kenakan Jaket Merah Bermotif G20, Presiden Jokowi Menikmati Sejuknya Malam di IKN

Dirangkum Tribunnews.com, Selasa (15/3/2022), inilah berita populer nasional yang dapat Anda simak:

1. Jokowi Bawa Indomie saat Berkemah di IKN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkemah di Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022)/Biro Pers Sekretariat Presiden/AGUS SUPARTO
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkemah di Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022)/Biro Pers Sekretariat Presiden/AGUS SUPARTO (Biro Pers Sekretariat Presiden/AGUS SUPARTO)
Berita Rekomendasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi berkemah di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.

Jokowi berkemah di tenda sederhana yang didominasi warna putih.

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, mengatakan bahwa di dalam tenda yang ditinggali Jokowi dan Ibu Negara tidak ada AC atau penyejuk udara.

Hanya ada kasur serta meja sederhana.

"Ya menginap di tenda, isi tenda hanya kasur saja. Enggak ada (AC)," kata Heru kepada wartawan, Senin, (14/3/2022).

Baca selengkapnya >>>

2. Sosok 6 Gubernur yang Tak Hadir saat Prosesi Penyatuan Tanah dan Air di IKN

Presiden Joko Widodo menggelar seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). Ritual tersebut mengumpulkan 34 tanah dan air yang dibawa gubernur se-Indonesia. Biro Pers Sekretariat Presiden/MUCHLIS JR
Presiden Joko Widodo menggelar seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). Ritual tersebut mengumpulkan 34 tanah dan air yang dibawa gubernur se-Indonesia. Biro Pers Sekretariat Presiden/MUCHLIS JR (Biro Pers Sekretariat Presiden/MUCHLIS JR)

Baca juga: Sosok Gubernur Termuda Indonesia, Andi Sudirman Sulaiman, Diundang Jokowi di IKN & Baru Dilantik

Baca juga: Kelelahan di Lokasi IKN, Gubernur Sulteng Sempat Dirawat Dokter Kepresidenan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melangsungkan prosesi penyatuan tanah dan air di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022) pagi.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk para gubernur se-Indonesia.

Sayangnya, ada enam gubernur yang absen alias tidak hadir dalam prosesi tersebut.

Kondisi kesehatan menjadi alasan ketidakhadiran para kepala daerah ini.

"Semua izin karena kondisi kesehatan kurang fit, karena kondisi kesehatannya," ujar Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono, dikutip dari Kompas.com.

Baca selengkapnya >>>

3. Logo Halal yang Baru Terlalu Jawa Sentris?

Label halal
Label halal (Kementerian Agama RI)

Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menetapkan logo label halal yang berlaku secara nasional.

Penetapan label halal tersebut tercantum dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.

Surat Keputusan ditandatangani oleh Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, dan ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022.

Baca juga: Logo Halal Baru Bikin Bingung, LPPOM MUI Masih Bekerja Seperti Biasa

Baca juga: MUI: Penetapan Logo Halal Baru Harusnya Libatkan Aspirasi Banyak Pihak

Adapun aturan ini berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022.

Dilansir oleh laman Kemenag, Aqil Irham mengungkapkan penetapan label halal tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Baca selengkapnya >>>

4. Kata Ridwan Kamil soal Penduduk IKN

Sejumlah Gubernur mengikuti seremoni ritual Kendi Nusantara yang dipimpin Presiden Joko Widodo di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). Ritual tersebut mengumpulkan 34 tanah dan air yang dibawa gubernur se-Indonesia. Biro Pers Sekretariat Presiden/MUCHLIS JR
Sejumlah Gubernur mengikuti seremoni ritual Kendi Nusantara yang dipimpin Presiden Joko Widodo di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). Ritual tersebut mengumpulkan 34 tanah dan air yang dibawa gubernur se-Indonesia. Biro Pers Sekretariat Presiden/MUCHLIS JR (Biro Pers Sekretariat Presiden/MUCHLIS JR)

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bicara soal tantangan terbesar dalam pembangunan IKN Nusantara.

"Tentunya tantangan terbesar membangun kota itu, siapa yang mau tinggal di sini. Itu harus dipikirkan juga," kata Ridwan Kamil dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (14/3/2022).

Dia mengatakan tidak mungkin jika IKN hanya mengandalkan pegawai negeri.

"Kalau hanya mengandalkan populasi PNS, kotanya pasti sangat sepi," kata dia.

Jika IKN Nusantara bisa mewujudukan fasilitas yang juga bisa dinikmati warga non-PNS, Ridwan Kamil menyebut kota tersebut berhasil.

Baca selengkapnya >>>

Baca juga: Ini Sebabnya KPK Belum Terapkan Pasal TPPU Kepada Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

Baca juga: KPK Panggil Dua Pegawai Indosat Terkait Kasus Gratifikasi di Pemkab Sidoarjo

5. Firli Bahuri Diduga Melanggar 2 Kode Etik

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat sambutan di acara Penandatanganan Kinerja KPK tahun 2022 Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan yang turut disiarkan secara daring via Channel YouTube KPK RI, Senin (10/1/2022).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat sambutan di acara Penandatanganan Kinerja KPK tahun 2022 Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan yang turut disiarkan secara daring via Channel YouTube KPK RI, Senin (10/1/2022). (Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra)

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) segera memanggil Ketua KPK, Firli Bahuri.

Desakan ini muncul merespons pelaporan yang dilayangkan alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi (AJLK) 2020 dan Indonesia Memanggil 57+ (IM57+) Institute.

"Kami beranggapan, mulai dari mars serta hymne KPK yang kental dengan nuansa konflik kepentingan serta SMS blast tersebut menjadi modal awal bagi Dewan Pengawas untuk menindaklanjuti laporan mereka ke persidangan etik," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya, Senin (14/3/2022).

ICW, Kurnia mengimbuhkan, tidak berharap Dewas bertindak seperti tim pembela pimpinan KPK lagi.

Sebab, menurutnya, Dewas kerap menjatuhkan sanksi etik rendah kepada pimpinan KPK.

Baca selengkapnya >>>

(Tribunnews.com)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas